Pemerintah Bidik Wajib Pajak Orang Kaya dan Grup Besar pada 2027

GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah bersiap memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, kelompok usaha, hingga individu berprofil tinggi pada 2027.
Langkah itu dilakukan ketika penerimaan negara mulai menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas.

Pemerintah mulai mengawasi wajib pajak kelas atas dengan teknologi canggih, sambil tetap membagikan stimulus dan diskon tiket pesawat. Di negeri ini, pajak bisa terasa seperti hukuman sekaligus promo liburan. Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa/BPMI Setpres.

 

"Tiket pesawat didiskon, rekening diawasi, dan pajak makin pintar mencari siapa yang belum setor."

Baca juga:

• DJP Kejar Tunggakan Pajak, Tapi Realisasi Baru 20 Persen: Ada Apa?
• TRIV Group Salurkan Tujuh Ekor Sapi Kurban, Apa Motif Aksi Sosial
• Wortel dan Diabetes: Mitos, Fakta, dan Nutrisi Penting di Dalamnya

Gala Poin:
1. Pemerintah akan memperketat pengawasan wajib pajak besar dan orang pribadi prominen pada 2027.
2. Sistem Coretax dan CRM-IRE digunakan untuk memburu potensi pajak dari transaksi digital dan shadow economy.
3. Di tengah pengetatan pajak, pemerintah tetap menggelontorkan stimulus ekonomi Rp7,8 triliun.

Kebijakan tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak grup, transaksi afiliasi, dan wajib pajak orang pribadi prominen.

“Peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen,” tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027, dikutip Kamis, 28 Mei 2026.

Kebijakan ini muncul di tengah realisasi penerimaan perpajakan kuartal I-2026 yang baru mencapai Rp462,7 triliun atau sekitar 17,2 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut memperlihatkan tekanan serius terhadap ruang fiskal negara.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan sistem Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan pajak, termasuk aktivitas ekonomi digital dan shadow economy.

Baca juga:
Dolar AS Menggila, Rupiah dan Emas Jadi Korban Ketidakpastian Global

Namun di saat negara memperketat pengawasan, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp7,8 triliun untuk Semester II-2026. Paket itu mencakup diskon tiket transportasi, program magang nasional, vokasi, hingga insentif pajak untuk penulis.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan stimulus tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

“Diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara ini selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Pemerintah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket pesawat dan transportasi selama musim liburan sekolah serta Natal dan Tahun Baru.

Saat rakyat menghitung cicilan, negara mulai menghitung transaksi orang kaya sampai ke rekening afiliasi. Foto: ilustrasi

 

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program magang nasional bagi 150 ribu peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun.

“Jadi itu yang tadi dibahas dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2,” tegas Airlangga, Kamis, 28 Mei 2026.

Di sisi lain, pengawasan pajak yang semakin ketat menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi negara dalam menegakkan keadilan fiskal. Selama ini, masyarakat kelas menengah formal menjadi kelompok yang paling mudah diawasi karena seluruh transaksi dan penghasilannya tercatat otomatis.

Sementara itu, pemerintah justru baru mulai serius memburu transaksi afiliasi dan kelompok wajib pajak besar yang selama bertahun-tahun diduga memiliki ruang lebih luas untuk mengatur kewajiban perpajakannya.

Kondisi tersebut memperlihatkan dilema klasik fiskal Indonesia: negara membutuhkan uang lebih banyak, tetapi kepercayaan publik terhadap keadilan pajak belum sepenuhnya pulih. Fin/End

 

 

Baca juga:
Bangun Retail Modern, Maree Mart Andalkan Sistem Digital

"Pemerintah mulai mengawasi wajib pajak kelas atas dengan teknologi canggih, sambil tetap membagikan stimulus dan diskon tiket pesawat. Di negeri ini, pajak bisa terasa seperti hukuman sekaligus promo liburan."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Pajak2027 #Coretax #StimulusEkonomi #APBN #EkonomiNasional