.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Tapanuli Utara.
Berakhirnya masa jabatan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 31 Maret 2026 memicu desakan publik agar pemerintah segera menunjuk pemimpin baru yang kompeten dan memahami kebutuhan riil kawasan Danau Toba.
Kekosongan ini dinilai sebagai momentum evaluasi atas kinerja pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut.
.jpeg "Pariwisata Mandek, Desakan Ganti Pimpinan BPODT Menguat") |
| Kursi Direktur Utama BPODT kosong sejak 31 Maret 2026. Pemerhati pariwisata mendesak pemerintah segera menunjuk pemimpin baru yang memahami potensi dan kebutuhan Danau Toba secara konkret. Foto: Harapan Sagala |
"Kursi pimpinan BPODT kosong sejak akhir Maret 2026, desakan publik menguat: Danau Toba butuh pemimpin baru, bukan sekadar pejabat administratif."
Baca juga:
- Bali Jadi “Safe Haven” Pariwisata Saat Dunia Bergejolak
- Yulisman Dukung B50, Indonesia Berpeluang Stop Impor Solar
- Harga Plastik Melonjak Tajam, DPR Desak Kemendag Segera Intervensi
Gala Poin:
1. Jabatan Dirut BPODT kosong sejak 31 Maret 2026, memicu desakan publik untuk evaluasi dan perbaikan.
2. Kinerja sebelumnya dinilai minim terobosan dan belum berdampak signifikan pada pariwisata Danau Toba.
3. Dibutuhkan pemimpin baru yang visioner, dekat dengan masyarakat, dan mampu menghadirkan kebijakan konkret.
Dorongan itu datang dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati pariwisata dan jurnalis di Tapanuli Utara, Wahyu Hutabarat. Ia meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak sekadar mengisi jabatan, tetapi menghadirkan figur yang mampu membawa perubahan nyata.
“Dengan berakhirnya masa jabatan Jimmy B. Panjaitan, sudah saatnya masyarakat Danau Toba mendapatkan perubahan melalui kehadiran pemimpin baru yang lebih memahami karakter, potensi, dan kebutuhan kawasan ini,” ujar Wahyu, Selasa, 7 April 2026.
Ia menilai, selama periode kepemimpinan sebelumnya, belum terlihat terobosan signifikan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Program yang dijalankan dinilai masih bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek fundamental dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, indikator keberhasilan seperti peningkatan jumlah wisatawan mancanegara belum menunjukkan tren yang konsisten.
Baca juga:
Stabilitas BBM Bergantung pada Pertamina, DPR Ingatkan Potensi Risiko
Di sisi lain, persoalan lingkungan seperti maraknya keramba jaring apung di kawasan Danau Toba juga belum tertangani secara optimal.
Wahyu juga menyoroti peluang yang belum dimaksimalkan, termasuk keberadaan Bandara Silangit di Tapanuli Utara yang sebelumnya berstatus internasional. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024, status Bandara Sisingamangaraja XII resmi diturunkan menjadi bandara domestik sejak April 2024.
Kondisi ini dinilai mempersempit akses langsung wisatawan mancanegara ke Danau Toba, sekaligus menjadi tantangan tambahan bagi pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.
“Danau Toba membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki semangat, visi yang jelas, serta komitmen kuat untuk memajukan pariwisata secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, Direktur Utama BPODT ke depan harus memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal serta memahami secara mendalam karakter kawasan.
.jpeg "Jabatan Dirut BPODT Kosong, Publik Desak Figur Kompeten dan Visioner") |
| Dibutuhkan pemimpin baru yang visioner, dekat dengan masyarakat, dan mampu menghadirkan kebijakan konkret. Foto: istimewa |
Kebijakan yang dihasilkan juga harus berpihak pada kepentingan warga, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Pemimpin BPODT harus hadir bukan hanya sebagai pejabat formal semata tetapi sebagai penggerak pembangunan pariwisata yang berpihak kepada masyarakat dan wisatawan dan mampu membawa perubahan nyata bagi Danau Toba.”
Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengembangan destinasi super prioritas seperti Danau Toba tidak cukup bergantung pada infrastruktur semata. Kepemimpinan yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada dampak menjadi kunci dalam menjawab tantangan sektor pariwisata ke depan.
Penulis: Harapan Sagala
Terdaftar di Dewan Pers sebagai Wartawan Muda, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara.
Email:harapansagala01@gmail.com
Baca juga:
Komisi II DPR: Kualitas SDM Kunci Validitas Data Pemilu
"Kursi Direktur Utama BPODT kosong sejak 31 Maret 2026. Pemerhati pariwisata mendesak pemerintah segera menunjuk pemimpin baru yang memahami potensi dan kebutuhan Danau Toba secara konkret."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #DanauToba #PariwisataIndonesia #BPODT #KebijakanPublik #EkonomiDaerah