Komisi II DPR: Kualitas SDM Kunci Validitas Data Pemilu

GalaPos ID, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti dua persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemilu: kualitas sumber daya manusia dan akurasi data.
Sorotan ini muncul sebagai respons atas keluhan publik yang terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti dua persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemilu: kualitas sumber daya manusia dan akurasi data. Foto: istimewa

"Masalah klasik pemilu kembali disorot DPR: data tidak akurat dan SDM belum optimal."

Baca juga:

• DPR Dorong Diskusi Publik Rutin untuk RUU Pemilu 2026
• Humanisme di Tengah Tugas, Kisah IPDA Alif Bantu Lansia di Pinggir Jalan
• Tabrakan Travel vs Motor di Lima Puluh, Saksi Sebut Kendaraan Ngebut

Gala Poin:
1. DPR menyoroti kelemahan SDM dan akurasi data pemilu
2. Keluhan publik terhadap data pemilu masih terus terjadi
3. Pendidikan pemilih dinilai penting untuk kualitas demokrasi

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bahtra menegaskan bahwa perbaikan teknis tidak bisa lagi ditunda jika ingin menjaga kepercayaan publik.

"Kita melihat bahwa harapan dan ekspektasi publik sangat besar terhadap KPU-Bawaslu agar ke depan bagaimana pelaksanaan pemilu itu baik dan berkualitas," kata Bahtra, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 31 Maret 2026.

Masalah Lama yang Belum Tuntas
Bahtra secara terbuka mengakui bahwa persoalan akurasi data masih menjadi sumber keluhan utama masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik belum sepenuhnya berjalan efektif.

"Begitu pun misalnya yang selama ini dikeluhkan banyak pihak soal akurasi data, nah ini juga penting," ucapnya.

Baca juga:
Nobar Film Majid Majidi, Luminesa dan FILeM Jadi Gerakan Literasi Perkotaan

Di sisi lain, kualitas SDM dinilai menjadi faktor penentu yang memengaruhi seluruh proses teknis pemilu, mulai dari pendataan hingga rekapitulasi suara.

"Yang tak kalah pentingnya menurut saya bagaimana teman-teman di Bawaslu maupun KPU harus diupgrade sumber daya manusianya," ujarnya.

Korelasi SDM dan Kualitas Data
Bahtra meyakini bahwa peningkatan kapasitas SDM akan berdampak langsung pada kualitas data pemilu yang dihasilkan.

"Sehingga apa kalau orang yang bekerja itu kualitasnya makin baik, terus akurasi datanya juga makin baik," tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan pemilu tidak semata soal sistem, tetapi juga kompetensi pelaksana di lapangan.

Dorongan Pendidikan Pemilih
Selain aspek internal lembaga, Bahtra juga menyoroti pentingnya pendidikan pemilih sebagai bagian dari perbaikan demokrasi secara menyeluruh.

"Tentu harapan yang terakhir kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan, agar bagaimana meningkatkan partisipasi pemilu, bagaimana agar pemilih ini agar bisa semakin berkualitas, nah pasti hasil pemilunya juga baik," imbuhnya.

Komisi II DPR RI mendorong penyelenggara pemilu rutin menggelar diskusi publik guna menyerap aspirasi masyarakat sebelum pembahasan RUU Pemilu 2026 dimulai. Foto: fin

 

Ia menegaskan bahwa seluruh program kerja ke depan harus diarahkan pada perbaikan fundamental, bukan sekadar administratif.

"Baik itu Bawaslu maupun KPU harus mengarah ke sana supaya perbaikan kualitas pemilu itu bisa kita capai," pungkasnya.

Ujian Kepercayaan Publik
Sorotan DPR ini memperlihatkan bahwa tantangan pemilu Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Jika persoalan SDM dan data terus berulang, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu berpotensi tergerus.

Dengan waktu menuju pemilu berikutnya yang semakin dekat, tekanan terhadap penyelenggara pemilu untuk berbenah kini tidak hanya datang dari DPR, tetapi juga dari publik yang semakin kritis.

 

 

Baca juga:
Reuni Lebaran Unik, Alumni SMANSA 2002 Makassar Gelar Fun Padel

"Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu memperbaiki kualitas SDM serta validitas data pemilu demi menjawab keluhan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PemiluIndonesia #KPU #Bawaslu #Demokrasi #DataPemilu