.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia dinilai masih berada dalam batas aman bagi PT Pertamina (Persero).
Namun, di balik stabilitas tersebut, muncul peringatan agar pengawasan tidak lengah.
 |
| Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga dan tidak memicu risiko di masa depan. Foto: istimewa |
"Di tengah lonjakan harga minyak dunia, keputusan pemerintah menahan harga BBM dalam negeri memunculkan pertanyaan krusial: sampai kapan Pertamina mampu menanggung beban selisih harga tanpa menggoyahkan kondisi keuangannya?"
Baca juga:
- Komisi II DPR: Kualitas SDM Kunci Validitas Data Pemilu
- DPR Dorong Diskusi Publik Rutin untuk RUU Pemilu 2026
- Humanisme di Tengah Tugas, Kisah IPDA Alif Bantu Lansia di Pinggir Jalan
Gala Poin:
1. Pertamina masih dinilai mampu menanggung selisih harga BBM berkat kondisi keuangan yang stabil dan dukungan kompensasi pemerintah.
2. Pembayaran kompensasi rutin hingga 70 persen per bulan menjadi faktor kunci menjaga arus kas perusahaan.
3. DPR menekankan pengawasan ketat karena stabilitas ini bersifat situasional dan berisiko jika harga minyak naik atau kompensasi terganggu.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menyebut Pertamina saat ini masih cukup kuat menjalankan penugasan untuk menanggung selisih harga BBM nonsubsidi. Kekuatan tersebut ditopang oleh arus kas yang relatif stabil dan dukungan pemerintah melalui skema kompensasi.
Menurutnya, pembayaran kompensasi dari pemerintah yang berjalan rutin menjadi faktor penting. Pemerintah disebut menyalurkan sekitar 70 persen kompensasi setiap bulan, sehingga beban keuangan yang ditanggung Pertamina tidak langsung mengganggu operasional perusahaan.
“Selama dukungan pemerintah melalui kompensasi berjalan baik dan kondisi keuangan perusahaan tetap kuat, Pertamina masih mampu menjalankan penugasan ini. Namun, pengawasan harus tetap diperketat agar stabilitas ini bisa terus terjaga,” tegas Christiany Eugenia Paruntu, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Senin, 6 April 2026.
Baca juga:
Tabrakan Travel vs Motor di Lima Puluh, Saksi Sebut Kendaraan Ngebut
Dalam jangka pendek, peran PT Pertamina (Persero) sebagai penyangga atau shock absorber dinilai masih efektif menjaga stabilitas harga energi domestik. Hal ini penting untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global terhadap masyarakat.
Secara fundamental, kondisi Pertamina juga disebut masih solid, baik dari sisi aset maupun pendapatan. Kombinasi tersebut membuat perusahaan pelat merah ini dinilai mampu menyerap tekanan sementara akibat kebijakan penahanan harga BBM.
Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya tanpa risiko. Stabilitas yang terjadi saat ini sangat bergantung pada dua faktor utama: tren harga minyak dunia dan konsistensi pemerintah dalam membayar kompensasi.
Jika salah satu faktor tersebut terganggu, beban yang ditanggung Pertamina berpotensi meningkat dan berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial.
 |
| Di tengah lonjakan harga minyak dunia, keputusan pemerintah menahan harga BBM dalam negeri memunculkan pertanyaan krusial: sampai kapan Pertamina mampu menanggung beban selisih harga tanpa menggoyahkan kondisi keuangannya? Foto: Pertamina |
Pendekatan kebijakan ini, meski efektif dalam jangka pendek, tetap membutuhkan evaluasi berkala agar tidak berubah menjadi beban sistemik di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Baca juga:
Nobar Film Majid Majidi, Luminesa dan FILeM Jadi Gerakan Literasi Perkotaan
"Pertamina dinilai masih mampu menanggung selisih harga BBM nonsubsidi di tengah kenaikan harga minyak global. Namun, DPR mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga dan tidak memicu risiko di masa depan."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Pertamina #HargaBBM #EnergiNasional #KebijakanPublik #EkonomiIndonesia