Sesak Napas di Realita: Seni Melukis Mooi Indië ala Wali Kota Jakarta Timur

GalaPos ID Jakarta.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan disusun berdasarkan sudut pandang individu. Seluruh isi tulisan tidak mewakili sikap maupun pandangan resmi Redaksi GalaPos ID.

"Kota boleh tampak indah di foto, tetapi bagaimana jika udara yang dihirup warganya perlahan merusak paru-paru? Inilah kritik GMNI Jakarta Timur terhadap estetika semu dan lemahnya keberanian politik Wali Kota Jakarta Timur dalam menghadapi polusi industri."

Baca juga:

• Penonaktifan PBI Picu Krisis Akses Kesehatan Warga Miskin
• Heru Tjahjono: Administrasi Tak Boleh Korbankan Nyawa Pasien
• Menko PM: Masa Depan Demokrasi Ada di Kualitas Pers

Gala Poin:
1. Estetika Menutupi Krisis. Penataan kota Jakarta Timur dinilai lebih berorientasi visual, sementara persoalan polusi industri dan kualitas udara dibiarkan berlarut.
2. Lemahnya Pengawasan Lingkungan. Data emisi industri, kendaraan gagal uji emisi, dan ISPU tidak sehat menunjukkan minimnya pengawasan dan respons struktural pemerintah wilayah.
3. Urgensi Political Will. GMNI menegaskan bahwa keberanian bertindak, transparansi data, dan respons cepat terhadap aduan warga adalah kunci melindungi kesehatan publik.

 

 

Sesak Napas di Realita: Seni Melukis Mooi Indië ala Wali Kota Jakarta Timur

Oleh: Mufty Arya Dwitama
(Wakil Ketua Bidang Analisa Isu dan Kajian Strategis DPC GMNI Jakarta Timur)

 

Jakarta, 9 Februari 2026
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur di bawah kepemimpinan Jansen Henry Kurniawan menyampaikan catatan kritis terhadap orientasi kepemimpinan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin.

Kritik ini menyoroti paradoks tajam antara visual kota yang dipoles rapi dengan kualitas udara serta kesehatan warga yang kian terancam polusi industri.

Mooi Indië Abad ke-21: Estetika yang Menutupi Realitas
Istilah Mooi Indië merujuk pada mentalitas kolonial Hindia Belanda yang menonjolkan keindahan bumi Nusantara demi memuaskan mata pendatang atau penjajah, sembari menyembunyikan penderitaan rakyat di baliknya.

DPC GMNI Jakarta Timur menilai konsep usang ini muncul kembali di Jakarta Timur dalam bentuk penataan ruang publik, taman, dan protokol administratif yang indah dipandang secara visual, namun membiarkan persoalan polusi industri tetap akut dan tak tertangani secara struktural.

Data Faktual: Kegagalan Pengawasan di Balik Pulasan Citra
Kritik DPC GMNI Jakarta Timur didasarkan pada fakta-fakta lapangan yang dihimpun sepanjang awal tahun 2026 sebagai bukti lemahnya pengawasan wilayah:

- Beban Emisi Industri: Kawasan Industri Pulogadung menyumbang sekitar 14% dari total polutan udara di Jakarta. Meski Kementerian Lingkungan Hidup telah mendesak pemasangan pemantau emisi cerobong (CEMS), koordinasi pengawasan di level wilayah Jakarta Timur dinilai masih pasif dan tidak substantif. (Sumber: ANTARA, 2026).

- Kebocoran Pengawasan Logistik: Operasi gabungan di kawasan industri Cakung secara konsisten menemukan puluhan kendaraan operasional industri yang gagal uji emisi, mencerminkan rendahnya political will Wali Kota dalam menertibkan sumber polutan bergerak di wilayahnya. (Sumber: VOI, 2026).

- Kualitas Udara "Tidak Sehat": Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di titik-titik vital Jakarta Timur masih sering menunjukkan kategori tidak sehat, menempatkan warga pada risiko tinggi gangguan pernapasan kronis. (Sumber: ANTARA/IQAir, 2026).

Political Will: Antara Wewenang Formal dan Keberanian Bertindak
DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa Political will adalah kemauan nyata untuk bertindak demi kepentingan publik, yang melampaui sekadar memiliki wewenang formal.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur memang bukan pembuat regulasi strategis lingkungan hidup, namun ia memegang mandat penuh atas koordinasi wilayah dan tanggung jawab respons terhadap aduan warga.

Dalam konteks Jakarta Timur, political will seharusnya terwujud melalui:
- Pengawasan Lapangan yang Rigid: Termasuk inspeksi emisi cerobong dan kendaraan industri secara berkala.

- Respons Cepat Publik: Koordinasi instan terhadap laporan warga terkait polusi udara atau bau industri yang menyengat.

- Sinergi Strategis: Kolaborasi aktif dengan instansi provinsi dan kementerian untuk memastikan standar lingkungan ditegakkan tanpa kompromi.

- Transparansi Data: Membuka data kualitas udara secara jujur agar publik memahami risiko yang mereka hadapi.

Ketika kemauan politik ini lemah, fungsi administratif hanya menjadi formalitas, dan estetika kota cenderung dimenangkan di atas keselamatan nyawa warga.

Penutup: Citra vs Kenyataan
Bung Karno pernah berpesan: "Kepemimpinan tidak diukur dari penampilan luar yang elok, tetapi keberpihakan nyata pada penderitaan rakyat." Jakarta Timur hari ini membutuhkan kota yang aman untuk dihirup, bukan sekadar kota yang cantik untuk difoto.

Tanpa keberanian mengoordinasikan pengawasan industri, estetika yang dipamerkan hanyalah Mooi Indië versi birokrasi abad ke-21 yang abai pada napas rakyatnya.

---Mufty Arya Dwitama (Wakil Ketua Bidang Analisa Isu dan Kajian Strategis DPC GMNI Jakarta Timur)

 

Baca juga:
Dewan Pers Soroti Krisis Ekonomi dan Etika Jurnalisme

"Kritik DPC GMNI Jakarta Timur menyoroti paradoks kepemimpinan Wali Kota Jaktim: kota dipoles indah, tetapi polusi industri dan ancaman kesehatan warga terus diabaikan."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #JakartaTimur #PolusiUdara #KrisisLingkungan #GMNI