Perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061, Apa Untungnya bagi RI?

GalaPos ID, Washington.

Pemerintah memastikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2061. Dalam skema baru tersebut, kepemilikan saham Indonesia ditargetkan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen tanpa biaya akuisisi tambahan.

Namun, bagaimana kepastian manfaatnya bagi masyarakat Papua?

Perpanjangan IUPK tambang Grasberg di Papua Tengah hingga 2061 disertai target kenaikan saham Indonesia menjadi 63 persen dan investasi 20 miliar dolar AS. Pemerintah menyebut ini demi kepentingan nasional dan peningkatan pendapatan negara.

"Perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 bukan sekadar soal izin tambang, tetapi menyangkut kedaulatan saham, penerimaan negara, dan masa depan Papua. Pemerintah menargetkan kepemilikan nasional naik menjadi 63 persen. Benarkah ini sepenuhnya menguntungkan publik?" 

Baca juga: 

• Ancaman Trump ke Iran, 59 Persen Publik Israel Dukung Aksi Militer 

• Padi Membusuk di Ciasem, Sampah Liar Pantura Subang Kian Menggunung

• Ribuan Warga Terdampak, Banjarbaru Tetap Waspada Cuaca Ekstrem

Gala Poin: 

1. Pemerintah memperpanjang IUPK Freeport hingga 2061 dan menargetkan saham nasional naik menjadi 63 persen. 

2. Tambahan 12 persen saham diperoleh tanpa biaya akuisisi dan sebagian dialokasikan untuk Papua. 

3. Pemerintah mengklaim penerimaan negara dan investasi akan meningkat, namun publik menunggu detail transparansi fiskal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi tambang Grasberg di Papua Tengah sekaligus mendorong eksplorasi cadangan baru.

“Kita tahu bahwa konsentrat freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah, itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrasi daripada tembaga. Yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga, dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ujar Bahlil, Jumat, 20 Februari 2026.

Produksi Puncak 2035, Antisipasi Dini

Menurut Bahlil, puncak produksi tambang diproyeksikan terjadi pada 2035. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif agar kegiatan usaha tetap berlanjut setelah periode tersebut, termasuk melalui eksplorasi cadangan baru.

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham di PT Freeport Indonesia melalui holding tambang MIND ID. Dalam skema perpanjangan IUPK, pemerintah akan memperoleh tambahan divestasi 12 persen saham tanpa biaya akuisisi sehingga total kepemilikan nasional ditargetkan mencapai 63 persen pada 2041.

Baca juga: 

Masjid Raya Singkawang, Cermin Kerukunan Multi Etnis di Kota Amoy

Sebagian tambahan saham tersebut akan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil tambang.

Klaim Penerimaan Negara Meningkat

Bahlil menyebut perpanjangan IUPK hingga 2041—yang kemudian diperluas sampai 2061—diharapkan meningkatkan penerimaan negara, baik dari royalti maupun pajak.

“Oleh karena itu, di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain, khususnya emas," kata Bahlil.

Namun, publik masih menunggu rincian skema fiskal dan formula royalti yang akan diterapkan. Transparansi menjadi kunci agar target peningkatan penerimaan negara tidak berhenti pada klaim politik semata.

Nilai Investasi 20 Miliar Dolar AS

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pemerintah dan Freeport-McMoRan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan IUPK tambang Grasberg di Papua Tengah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut perpanjangan ini penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan eksplorasi cadangan baru, mengingat puncak produksi diperkirakan terjadi pada 2035.

Perpanjangan tersebut berlaku untuk periode 2041 hingga 2061, dengan rencana investasi mencapai 20 miliar dolar AS selama 20 tahun.

Pemerintah menegaskan seluruh proses tetap mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi, serta memastikan manfaat ekonomi lebih besar bagi negara dan masyarakat Papua.

Tantangannya kini adalah memastikan pengawasan, transparansi, serta distribusi manfaat yang benar-benar dirasakan publik.

Baca juga: 

Bali Tunda Penutupan TPA Suwung, Ini Alasan dan Dampaknya

"Pemerintah memperpanjang IUPK PT Freeport Indonesia hingga 2061 dan menargetkan kenaikan saham nasional menjadi 63 persen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini strategis untuk menjaga produksi, eksplorasi, dan meningkatkan penerimaan negara."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #FreeportIndonesia #IUPK #TambangPapua #BahlilLahadalia #InvestasiTambang