GalaPos ID, Jakarta.
Di saat wacana gentengisasi masih berputar pada konsep dan niat baik, bencana hadir sebagai realitas yang tak menunggu kesiapan kebijakan. Portal Satu Data Bencana BNPB mencatat, pada periode 1 Januari 2026 hingga 1 Februari 2026 telah terjadi 219 kejadian bencana, dengan lebih dari 1,3 juta orang menderita dan mengungsi, serta ribuan rumah rusak.
"Saat negara bicara keindahan atap, data BNPB mencatat ratusan bencana hanya dalam hitungan minggu."
Baca juga:
- Gentengisasi Nasional: Kebijakan Nyaman yang Salah Prioritas?
- Strategi Eminence Global Gabungkan Strategi Luxury dan Budaya Lokal
- Jarang Makan Sayur, Tubuh Beri Tanda Ini
Gala Poin:
1. Data BNPB menunjukkan bencana hadir lebih mendesak dibanding wacana gentengisasi.
2. Gentengisasi berisiko salah desain dan menambah kerentanan jika tanpa standar teknis.
3. Ketidakjelasan anggaran kebencanaan menjadi alarm bagi kebijakan baru berskala nasional.
Angka tersebut hanyalah potret satu bulan lebih sedikit. Bukan proyeksi, melainkan biaya sosial yang berlangsung harian.
Data historis juga menunjukkan pola serupa. Buku Data Bencana Indonesia 2024 mencatat kerusakan fisik masif, mulai dari puluhan ribu rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga ratusan jembatan.
Kementerian PPN/Bappenas menyebut kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp22 triliun per tahun. Sementara Bank Dunia mencatat belanja pemerintah pusat untuk respons dan pemulihan bencana pada 2014–2018 berkisar US$90 juta hingga US$500 juta per tahun, di luar belanja subnasional.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tajam: bagaimana mungkin negara sibuk merapikan atap secara nasional, ketika biaya bencana rutin menggerus pembangunan?
Risiko Teknis dan Kontradiksi Anggaran
Gentengisasi juga menyimpan risiko teknis. Genteng memiliki bobot lebih berat dibanding seng, sehingga membutuhkan rangka yang lebih kuat. Tanpa standar struktur, pelatihan tukang, dan pengawasan kualitas, penggantian atap justru dapat meningkatkan risiko saat cuaca ekstrem atau gempa.
Baca juga:
5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Demi Cegah Jerawat
Di sisi lain, sinyal anggaran kebencanaan pun membingungkan. Ada laporan bahwa anggaran BNPB dalam RAPBN 2026 hanya Rp491 miliar, terendah dalam 15 tahun. Namun di saat bersamaan, muncul klaim bahwa dana darurat bencana di APBN 2026 dapat mencapai Rp60 triliun.
Dua narasi ini menuntut klarifikasi terbuka. Publik berhak mengetahui struktur dana, mekanisme penyaluran, serta sejauh mana anggaran tersebut benar-benar siap digunakan saat darurat.
“Jika gentengisasi ingin disebut kebijakan publik, bukan sekadar ide panggung, maka syarat minimalnya adalah dokumen desain yang terbuka: target rumah, skema bantuan, sumber anggaran APBN yang spesifik, serta audit risiko dan dampak,” jelas Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 3 Februari 2026.
Pandangan Pemerintah: Gentengisasi sebagai Visi Lingkungan
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa gentengisasi merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan keindahan kawasan, terutama guna mendukung sektor pariwisata.
“Presiden memandang pariwisata sebagai sektor yang harus terus didorong. Salah satu kuncinya adalah kebersihan dan keindahan lingkungan,” kata Prasetyo, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menyebut gentengisasi tidak berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian dengan penataan papan reklame, kabel semrawut, ruang hijau, dan wajah tata kota secara keseluruhan. Pemerintah juga masih membahas skema pendanaan, termasuk kemungkinan melibatkan swasta dan partisipasi masyarakat.
Namun bagi publik, perbedaan antara visi dan prioritas tetap menjadi soal utama.
Baca juga:
Insomnia Bukan Sekadar Stres, Bisa Karena Makanan
"Di tengah tingginya frekuensi bencana dan ketidakjelasan anggaran kebencanaan, program gentengisasi dinilai berisiko salah desain dan berpotensi menambah kerentanan rumah rakyat."
#Gentengisasi #BencanaNasional #KebijakanPublik #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia

