Gentengisasi Nasional: Kebijakan Nyaman yang Salah Prioritas?

GalaPos ID, Jakarta.
Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai “gentengisasi” nasional—mengganti atap seng dengan genteng tanah liat—memantik diskusi luas di ruang publik.
Di satu sisi, ide ini terdengar humanis: genteng lebih sejuk, lebih senyap saat hujan, dan dinilai lebih layak bagi kenyamanan hunian rakyat.

 

Foto: Gempa bumi magnitudo 4,5 mengguncang Padukuhan Pagutan, Pengkol, Kapanewon Nglipar pada Selasa, 27 Januari 2026. Dampaknya menyebabkan kerusakan ringan pada rumah warga dan fasilitas umum, terutama genteng atap yang melorot.

"Ketika bencana datang hampir setiap hari dan fiskal negara makin sempit, publik bertanya: apakah mengganti atap seng menjadi genteng benar-benar kebutuhan paling mendesak?"

Baca juga:

• Strategi Eminence Global Gabungkan Strategi Luxury dan Budaya Lokal
• Jarang Makan Sayur, Tubuh Beri Tanda Ini
• 5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Demi Cegah Jerawat

Gala Poin:
1. Gentengisasi nasional dinilai belum menjawab urgensi kebencanaan dan tekanan fiskal.
2. Ketiadaan desain program dan transparansi anggaran berisiko menimbulkan pemborosan.
3. Prioritas kebijakan seharusnya difokuskan pada ketahanan dan keselamatan hunian rakyat.

Namun dalam kebijakan publik, rasa nyaman bukan satu-satunya tolok ukur. Prioritas, desain program, serta sumber pembiayaan yang jelas menjadi syarat mutlak sebelum sebuah gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan nasional.

Hingga kini, gentengisasi masih berdiri sebagai slogan besar dengan rincian yang minim. Belum ada kejelasan mengenai jumlah rumah sasaran, kriteria penerima manfaat, besaran biaya per unit, maupun pos anggaran APBN yang akan digunakan.

“Dalam ruang fiskal yang menyempit, gentengisasi sebagai proyek nasional berskala masif adalah salah alamat,” sebut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Achmad, jika tetap dijalankan, kebijakan tersebut harus dipersempit dan diarahkan pada agenda yang lebih mendesak, yakni ketahanan bencana dan kelayakan hunian, bukan sekadar estetika.

Baca juga:
Insomnia Bukan Sekadar Stres, Bisa Karena Makanan

Gentengisasi, kata dia, ibarat mengganti cat rumah ketika instalasi listrik di dalamnya korsleting. Rumah tampak lebih indah, tetapi bahaya sesungguhnya tetap mengintai.

Indonesia adalah negara rawan bencana. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan warna atau jenis atap, melainkan kesiapsiagaan yang timpang, logistik darurat yang lemah, serta rumah rakyat yang belum memenuhi standar aman menghadapi bencana.

Fiskal 2026 dan Batas Ruang Gerak Negara
Tekanan fiskal mempersempit ruang eksperimen kebijakan. UU APBN 2026 menetapkan pendapatan negara sekitar Rp3.153,58 triliun dan belanja Rp3.842,73 triliun, dengan defisit Rp689,15 triliun.

Angka tersebut memberi pesan tegas: setiap program baru harus menjawab pertanyaan mendasar, yakni apa yang dikorbankan. Setiap rupiah untuk proyek baru berarti mengurangi alokasi bagi layanan dasar, mitigasi bencana, atau perlindungan sosial adaptif.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan gentengisasi merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk mendorong sektor pariwisata melalui lingkungan yang bersih, rapi, dan menarik bagi wisatawan.

Material genteng tanah liat sendiri berada pada kisaran puluhan ribu rupiah per meter persegi, belum termasuk rangka, penguatan struktur, dan ongkos pemasangan. Jika menyasar ratusan ribu hingga jutaan rumah, beban anggaran menjadi signifikan.

Tanpa dokumen desain dan perhitungan resmi, publik dipaksa menebak. Dalam kebijakan publik, kondisi tersebut membuka pintu pemborosan.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran gerakan “Gentengisasi” yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baca juga:
Bukan Sekadar Kedinginan, Menggigil Bisa Jadi Sinyal Penyakit 

Menurutnya, gentengisasi bukan sekadar program penggantian atap rumah dari seng ke genteng, melainkan bagian dari visi besar Presiden untuk memperbaiki kualitas lingkungan, kebersihan, dan keindahan kawasan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata.

“Presiden memandang pariwisata sebagai sektor yang harus terus didorong. Salah satu kuncinya adalah kebersihan dan keindahan lingkungan. Dari situ muncul perhatian terhadap penggunaan atap seng, pengelolaan sampah, hingga wajah tata kota secara keseluruhan,” kata Prasetyo, Selasa, 3 Februari 2026. 

 

Baca juga:
Pengunduran Diri OJK dan BEI, Alarm Pasar Modal Nasional

"Gagasan gentengisasi nasional dinilai lebih kosmetik daripada solutif di tengah krisis kebencanaan dan tekanan APBN 2026. Ekonom menilai kebijakan ini berisiko salah prioritas jika tanpa desain dan transparansi anggaran."

#Gentengisasi #KebijakanPublik #APBN2026 #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia