.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Palembang.
Lonjakan inflasi di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menimbulkan kekhawatiran. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat inflasi bulanan sebesar 0,13% (month-to-month) pada Oktober 2025, dengan inflasi tahunan mencapai 3,49% (year-on-year).
Pemerintah provinsi rapat darurat mencari solusi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
.jpeg "BBM Naik, Warga Menjerit: Pemprov Sumsel Cari Solusi Kuota Adil") |
| Foto: SPBU Batu Belang |
"Harga BBM naik, antrean kendaraan menumpuk, dan inflasi menekan daya beli warga. Pemerintah Sumsel tengah mencari solusi di tengah gejolak ekonomi yang terus merambat."
Baca juga:
- Jeratan Judi Online: Utang, Depresi, hingga Keretakan Rumah Tangga
- Tragedi Sungai Caruban, Lansia di Kebumen Diduga Tenggelam
- PPATK: Mayoritas Pemain Judi Online Berpenghasilan Rendah
Gala Poin:
1. Inflasi Sumsel mencapai 3,49% dipicu kenaikan BBM non-subsidi.
2. Pemerintah Provinsi Sumsel rapat khusus bahas pengendalian kuota BBM bersubsidi.
3. Sekda Sumsel tekankan distribusi tepat sasaran untuk mencegah penyalahgunaan.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa penyebab utama inflasi adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.
“Ada kenaikan harga BBM, kemudian penyumbang inflasi terbesar datang dari emas perhiasan, telur ayam ras, wortel, dan daging ayam ras,” ujar Wahyu Yulianto dalam Rilis Berita BPS di Palembang, pada Senin, 3 November 2025, kemarin.
Kenaikan harga BBM tersebut turut memperparah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumsel. Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin langsung Rapat Pembahasan Kuota BBM di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis, 6 November 2025.
Baca juga:
Polisi Bongkar Sindikat Perampok Minimarket di Jawa Timur
Dalam rapat itu, Edward menegaskan pentingnya pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kita harus memastikan subsidi BBM diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pengendalian ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan,” ujar Edward, dalam keterangan saat memimpin langsung Rapat Pembahasan Kuota BBM di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis sore, 6 November 2025.
Edward juga menyoroti disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.
“Harga BBM non-subsidi saat ini setara dengan sekitar 2,5 liter BBM bersubsidi, sehingga diperlukan kesadaran bersama dalam penggunaan bahan bakar sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah, Kepala Dinas Perdagangan Henny Yulianti, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas.
Pemerintah berharap dapat menemukan formula pengendalian kuota yang efektif sekaligus mengurangi kemacetan akibat antrean panjang.
 |
| Foto: Istimewa |
Seperti diketahui, sudah tiga minggu terakhir warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan harus berjibaku mencari solar bersubsidi. Hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah ini, termasuk di Kecamatan Muaradua dan SPBU Batu Belang, kehabisan stok solar.
Di SPBU Batu Belang, tangki penyimpanan tampak kosong. Aktivitas pengisian bahan bakar yang biasanya ramai kini berhenti total.
“Kami berharap pasokan segera ditambah supaya aktivitas masyarakat, terutama yang bergantung pada kendaraan diesel, bisa kembali normal,” ujar Fitri, pengelola SPBU Batu Belang, Kamis, 6 November 2025.
Baca juga:
Tragedi Sibolga, Ujian Toleransi dan Fungsi Masjid sebagai Ruang Publik
"Inflasi di Sumatera Selatan tembus 3,49% akibat kenaikan BBM non-subsidi. Di saat yang sama, antrean kendaraan di SPBU kian panjang. Pemerintah provinsi rapat darurat mencari solusi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran."
#Inflasi #Sumsel #BBM #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia