Dana Haji Disorot, KPK Telusuri Dugaan Korupsi di BPKH

GalaPos ID, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya dana umat yang dikelola lembaga tersebut.
KPK menegaskan penyelidikan ini tidak berkaitan dengan kasus kuota haji di Kementerian Agama.

"Dugaan Korupsi di BPKH: KPK Telusuri Dana Haji, Lelang Fasilitas hingga Pengiriman Barang Jemaah"

Baca juga:

• Ketika Peretas Tinggalkan Bitcoin, Monero Jadi Koin Pilihan Baru Dunia Gelap
• Belanja Pegawai Melejit, DPRD Batubara Rem Pemekaran OPD
• Mau Cuan? Kenali dulu Pola Dragonfly Doji bagi Trader dan Investor

Gala Poin:
1. KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di BPKH, namun menegaskan penyelidikan ini tidak terkait dengan kasus kuota haji Kemenag.
2. Fokus penyelidikan mencakup pengelolaan dana, akomodasi, catering, transportasi, hingga pengiriman barang jemaah.
3. KPK juga mendalami proses lelang fasilitas haji di Arab Saudi yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.

Namun, penyelidikan ini dipastikan tidak berkaitan dengan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024, pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Terpisah (dengan kasus haji yang ada di penyidikan),” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu, 12 November 2025.

Asep menjelaskan, penyelidikan dugaan korupsi di BPKH masih berlangsung. Karena itu, KPK belum dapat memberikan rincian lebih jauh mengenai perkara yang tengah mereka dalami.

“Pertanyaan tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, kami juga sedang mengusut. Tapi ini belum naik ke tahap penyidikan, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” katanya dalam kesempatan terpisah, Selasa, 11 November.

Baca juga:
RAPBD Batubara 2026 Defisit, Fraksi PDI Perjuangan Minta Koreksi Menyeluruh

Ia menambahkan, penyelidikan tersebut berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana haji, termasuk aspek pengadaan fasilitas dan layanan bagi jemaah.

Lebih jauh, Asep mengungkapkan bahwa tim penyelidik tengah menelusuri berbagai aspek pengelolaan dana haji, mulai dari akomodasi, layanan konsumsi (catering), hingga transportasi bagi jemaah Indonesia.

“Ini informasinya saja, cluenya saja. Kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, catering-nya, dan juga transportasinya,” tegasnya.

Selain itu, KPK juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengiriman barang-barang milik jemaah haji, yang kini turut menjadi bagian dari fokus penyelidikan.

“Saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang, dan ini juga sedang kami telusuri,” jelas Asep.

KPK tidak berhenti pada aspek operasional di dalam negeri. Lembaga antirasuah ini juga tengah menelusuri proses lelang atau bidding fasilitas haji di Arab Saudi, yang diduga menyimpan potensi penyimpangan.

“Jangan sampai uang yang disediakan besar, tapi pemenang lelang justru yang kualitasnya paling jelek dan harganya tinggi. Sebagiannya ke mana, itu yang sedang kami dalami,” ungkap Asep.

Pernyataan ini menegaskan bahwa KPK berupaya memastikan setiap rupiah dana haji digunakan transparan dan akuntabel, terutama karena dana tersebut berasal dari tabungan calon jemaah yang menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.

Baca juga:
BYD Vs Kompetitor, Strategi Harga Kuasai Pasar Mobil Listrik Indonesia

Penyelidikan terhadap BPKH menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor pengelolaan dana publik. Publik kini menanti transparansi dan akuntabilitas dari lembaga yang mengelola dana miliaran rupiah milik umat tersebut.

Meski belum masuk tahap penyidikan, langkah KPK ini menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah dalam menelusuri setiap dugaan penyelewengan dana keagamaan — sebuah isu sensitif yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ibadah.

 

Baca juga:
Memahami Arti Warna Kotoran di Telinga Anda

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penelusuran mencakup akomodasi, catering, transportasi, hingga lelang fasilitas haji di Arab Saudi. KPK menegaskan penyelidikan ini tidak berkaitan dengan kasus kuota haji di Kementerian Agama."

#KPK #BPKH #DanaHaji #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia