RAPBD Batubara 2026 Defisit, Fraksi PDI Perjuangan Minta Koreksi Menyeluruh

GalaPos ID, Batubara.
Di tengah menurunnya pendapatan daerah dan defisit pembiayaan yang mencapai puluhan miliar rupiah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batubara menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Batubara lebih realistis dan taat asas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan daerah harus diiringi disiplin fiskal, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap azas pengelolaan keuangan publik.

"Di tengah penurunan pendapatan daerah dan defisit pembiayaan yang menekan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batubara menyerukan agar pemerintah daerah lebih realistis, taat asas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat."

Baca juga:

• BYD Vs Kompetitor, Strategi Harga Kuasai Pasar Mobil Listrik Indonesia
• Memahami Arti Warna Kotoran di Telinga Anda
• Ironi Hujan, Lombok Tengah Kekeringan di Tengah Musim Basah

Gala Poin:
1. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan pendapatan daerah dan defisit pembiayaan Rp23,9 miliar dalam RAPBD 2026.
2. Fraksi meminta Pemkab Batubara bersikap realistis dan memperbaiki tata kelola pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah.
3. Belanja daerah diminta tetap fokus pada pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.

Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batubara, Senin, 11 November 2025, terkait pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2026.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS memiliki nilai strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap terukur, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, transparan, akuntabel, dan menjamin keberlangsungan program kerakyatan harus menjadi prioritas,” demikian pernyataan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.

Baca juga:
Klaim “Air Pegunungan” Dipertanyakan, DPR Desak Transparansi AMDK

Pendapatan Daerah Turun, Defisit Pembiayaan Capai Rp23,9 Miliar
Dari dokumen rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026 yang disampaikan eksekutif, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1,115 triliun, terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp228,6 miliar
Pendapatan Transfer: Rp866,08 miliar
Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp20,48 miliar
Sementara Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1,091 triliun, mencakup:
Belanja Operasi Rp852,84 miliar
Belanja Modal Rp55,31 miliar
Belanja Tidak Terduga Rp1,5 miliar
Belanja Transfer Rp181,66 miliar

Adapun Pembiayaan Daerah menunjukkan nilai minus Rp23,91 miliar, berasal dari penerimaan pembiayaan Rp12 miliar (dari SILPA APBD 2025), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35,91 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran utang daerah.

PDI Perjuangan Minta Pemerintah Realistis dan Berorientasi Rakyat
Kepada wartawan, Ketua DPRD Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan, Muhammad Syafii, menegaskan bahwa fraksinya meminta pemerintah bersikap rasional dan hati-hati dalam memproyeksikan pendapatan daerah.

 

“Kami berharap agar Pemkab Batu Bara melakukan intensifikasi pendapatan melalui pembenahan tata kelola pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah, serta melakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis penerimaan pajak tanpa memberatkan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah,” terang Syafii.

Dalam pandangan terhadap kebijakan belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar anggaran difokuskan pada pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar meningkatkan kualitas perencanaan agar tidak terjadi kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasi rendah,” tegasnya.

Baca juga:
Garuda U-17 Bikin Bangga, Raih Tiga Poin Perdana di Piala Dunia

Nilai pembiayaan daerah yang minus dianggap sebagai peringatan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Fraksi menilai defisit ini menandakan perlunya evaluasi struktural dan perbaikan dalam validasi data keuangan daerah.

“Kondisi pembiayaan daerah yang bernilai minus merupakan persoalan serius dalam pengelolaan APBD. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk melakukan koreksi dan penyeimbangan struktur APBD secara menyeluruh, termasuk validasi atas perhitungan SILPA dan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan yang sah,” tegas Syafii.

Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan daerah harus diiringi disiplin fiskal, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap azas pengelolaan keuangan publik.

Penulis: Taufiq BB 

 

Baca juga:
DPR Pertanyakan Aqua, Air Gunung atau Air Tanah?

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batubara menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026. Fraksi meminta Pemkab Batubara bersikap realistis, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan belanja publik tetap berpihak pada rakyat di tengah defisit pembiayaan daerah."

#RAPBD2026 #PDIPerjuangan #DPRDBatubara  #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia