.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Batubara.
Sebuah manuver politik atau keputusan anggaran yang membingungkan? Pernyataan yang mengatasnamakan Bupati Batubara Baharuddin Siagian terkait penolakan pembelian mobil dinas baru menuai respons tajam dari DPRD.
Benarkah ada niat transparan, atau sekadar pencitraan politik?
"Ketika mobil dinas menjadi panggung tarik-ulur kepentingan, siapa sesungguhnya yang sedang mengatur rem dan gas? Penolakan Bupati Batubara terhadap pembelian mobil dinas yang sudah disahkan DPRD menyulut tanda tanya. Jika penolakan itu datang setelah pengesahan, publik layak bertanya: apakah ini langkah etis, atau strategi politik?"
Baca juga:
- Nasionalisme Budaya dan Ekonomi, Strategi Baru Ketahanan Indonesia
- Inflasi Mengintai, Tapi Ethereum Masih Jadi Andalan Investor Global
- Literasi Budaya Lewat Film Dokumenter di Kampus ISBI Aceh
Gala Poin:
1. Ketua DPRD Batubara menyayangkan sikap Bupati yang menolak anggaran pembelian mobil dinas setelah disahkan.
2. Anggaran tersebut merupakan usulan dari tim eksekutif sendiri dan telah melalui proses resmi KUA-PPAS.
3. Ketiadaan kehadiran TAPD dalam rapat DPRD menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan koordinasi internal pemerintahan.
Ketua DPRD Batubara, M. Syafii, secara terbuka menyatakan keheranannya atas sikap bupati yang dianggap tidak konsisten terhadap proses penganggaran yang telah berjalan.
“Antara DPRD dan Bupati itu mitra sejajar, jadi kalau sudah disahkan lalu dibatalkan, ini kita jadi heran… usulan anggaran pembelian mobil dinas bupati itu sudah masuk dari awal pembahasan KUA dan PPAS yang diajukan oleh TAPD, jadi kalau ada penolakan pembelian ini kita jadi heran, maka kita sudah panggil TAPD tapi mereka tak datang,” ujar Syafii saat diwawancarai wartawan pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Syafii menegaskan bahwa anggaran yang sudah disahkan melalui proses resmi tidak bisa serta-merta dialihkan ke pos lain, misalnya untuk pembangunan jalan, karena akan menimbulkan pelanggaran prosedural dalam pengelolaan APBD.
“Saya pikir sebagai bupati yang berlatar belakang birokrat sudah lebih paham soal ketentuan penggunaan anggaran,” katanya menekankan.
Baca juga:
Tips Memilih Aplikasi Kripto Sesuai Kebutuhan Anda
Syafii pun mengungkapkan bahwa mobil dinas resmi Bupati Batubara sebelumnya, Mitsubishi Pajero Sport, telah dijual. Sedangkan Toyota Land Cruiser yang kini digunakan sebenarnya diperuntukkan sebagai kendaraan tamu, bukan kendaraan dinas utama.
Kebingungan DPRD ini mencerminkan adanya disharmoni antara dua lembaga yang seharusnya menjadi mitra sejajar dalam tata kelola pemerintahan. Jika benar penolakan itu berasal dari Bupati Baharuddin sendiri, maka perlu kejelasan: apakah penolakan tersebut murni bentuk efisiensi, atau justru upaya politik pencitraan di tengah sorotan publik?
Ketiadaan klarifikasi dari pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang telah diundang DPRD juga memperkeruh situasi.
Sementara di satu sisi, masyarakat tentu berharap adanya efisiensi anggaran. Tapi di sisi lain, publik juga berhak tahu: mengapa anggaran yang disusun dan diajukan oleh pihak eksekutif sendiri kini ditolak oleh kepala daerahnya?
 |
| Foto: Pemkab Batubara |
Ketegasan Atau Manuver?
Publik harus jeli dalam membaca gestur politik ini. Jika pembatalan terjadi setelah anggaran disahkan, maka konsekuensinya tak hanya administratif, tapi bisa menimbulkan implikasi hukum terkait pelanggaran prosedur penganggaran.
Dalam konteks ini, Ketua DPRD Batubara bukan sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menegaskan bahwa mekanisme anggaran tak boleh diabaikan begitu saja. Bupati sebagai kepala daerah sekaligus mantan birokrat diharapkan memahami hal ini.
Kini, tanggung jawab ada pada pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan yang masuk akal kepada publik.
Penulis: Taufiq BB
Baca juga:
Dampak The Fed: Ethereum Terjun Bebas, Bitcoin Ikut Terseret
"Ketua DPRD Batubara, M. Syafii, mempertanyakan langkah Bupati Baharuddin Siagian yang menolak pembelian mobil dinas baru setelah anggarannya disahkan. Penolakan ini dinilai janggal karena usulan awal justru datang dari tim eksekutif sendiri. Benarkah ada niat transparan, atau sekadar pencitraan politik?"
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Batubara #Anggaran #DPRDvsEksekutif