Potensi Kopi Nasional Terabaikan, Novita Hardini Minta Evaluasi

GalaPos ID, Jakarta.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan industri nasional yang dinilai belum berpihak pada kepentingan pelaku industri lokal dan masyarakat luas.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri dengan pejabat eselon I Kementerian Perindustrian dan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Novita menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan industri.

 

“Anggota DPR RI Novita Hardini mengkritisi ketidakkonsistenan regulasi industri nasional. Dalam rapat Panja Daya Saing Industri, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada UMKM dan petani, serta menyoroti potensi besar industri kopi Indonesia.”

Baca juga:

• Tragedi RSUD Karimun, Pasien Jatuh Tewas dari Lantai Empat
• Konspirasi Pembunuhan Kacab BRI, 15 Tersangka Termasuk Oknum TNI
• 10 Cara Menghafal, Mana yang Benar Bekerja untuk Otak?

Gala Poin:
1. Novita Hardini menyoroti inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antar-kementerian yang menghambat kemajuan industri nasional.
2. Ia menilai ekspor kopi Indonesia belum optimal, dan petani lokal harus dilibatkan dalam rantai nilai ekspor global.
3. Novita mendorong Panja Daya Saing Industri agar menghasilkan kebijakan nyata yang memberi ruang adil bagi UMKM dan pelaku industri kecil.

“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM,” tegas Novita, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa, 16 September 2025.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa, 16 September 2025, menyoroti berbagai kendala yang dialami pelaku industri, mulai dari regulasi yang tidak konsisten hingga peluang ekspor yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu sektor yang menjadi sorotannya adalah industri kopi. Menurut Novita, Indonesia memiliki keunggulan alam dan penguasaan proses produksi kopi yang luar biasa, namun belum mampu menjadikan kopi sebagai komoditas ekspor unggulan.

Baca juga:
Polemik Mie Instan: BPOM, Indofood, dan Regulasi

“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” jelasnya.

Sebagai satu-satunya legislator perempuan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII, Novita juga mengangkat masalah ketidaksinkronan antar-lembaga pemerintah yang kerap menghambat kelancaran bisnis industri dalam negeri.

Ia menilai perubahan regulasi yang terlalu sering menjadi beban tambahan bagi para pelaku industri.

“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” ujarnya.

 

Novita menekankan bahwa Panja ini harus mampu melahirkan kebijakan konkret dan berkeadilan. Ia menyerukan pentingnya memberikan ruang setara bagi UMKM dan petani sebagai bagian dari sistem industri nasional dari hulu hingga hilir.

“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” tutupnya.

 

Baca juga:
Pasokan Aman, Harga Ayam Naik! Ada Apa dengan Pakan?

"Industri besar wajib memberi dampak nyata bagi akar rumput," tegas Novita Hardini. Seruan keras ini menggema di ruang rapat DPR RI, menyoroti persoalan klasik: regulasi yang tidak sinkron, potensi ekspor kopi yang terabaikan, dan ketidakadilan bagi UMKM. Di tengah dominasi narasi pembangunan industri, suara kritis ini menyerukan arah baru: industri untuk rakyat, bukan sekadar angka pertumbuhan.

#KomisiVII #UMKM #KopiIndonesia #Regulasi #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia