Novita Hardini: UMKM Jangan Dicekik Pajak Digital
GalaPos ID, Sumut.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan perpajakan digital yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menuntut regulasi lebih adil dan berpihak.
"Di tengah semangat digitalisasi ekonomi, suara kecil dari pelaku UMKM terancam tenggelam di bawah beban regulasi yang tak ramah."
Baca juga:
Gala Poin:
1. Novita Hardini kritik keras pajak e-commerce yang membebani UMKM.
2. Banyak pelaku usaha kecil belum mendapatkan legalitas, tapi sudah dipajaki.
3. Pemerintah didesak fokus pada penguatan kapasitas, bukan sekadar pungutan.
ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap usaha kecil di era e-commerce.
“Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernapas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar Novita, usai kunjungan kerja spesifik ke Danau Toba, Jumat, 25 Juli 2025.
Menurutnya, pemerintah terlalu cepat memberlakukan kebijakan fiskal tanpa mengukur kesiapan birokrasi.
Banyak pelaku UMKM, lanjut Novita, justru masih bergulat dengan proses legalisasi seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga pengurusan PT perorangan.
“Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini ironis. Sudah disuruh formal, tapi malah diganjar pajak,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pajak seharusnya menjadi alat pembangunan yang inklusif, bukan instrumen tekanan.
Ia meminta fokus pemerintah diarahkan pada penguatan produksi, edukasi digital, dan stabilitas usaha.
“UMKM itu perlu kepastian, bukan kejutan. Mereka menyekolahkan anak dan berputar ekonomi dari omzet harian,” ucapnya.
"Dalam kunjungan kerja ke Sumut, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keras beban pajak e-commerce terhadap UMKM. Ia menuntut regulasi lebih adil dan berpihak."
#PajakDigitalUMKM #UMKMBersuara #DigitalisasiAdil #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia