Gde Sumarjaya: Koperasi Desa Lokomotif Ekonomi Baru
GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah mulai menyalurkan dana segar ke koperasi desa melalui skema Kopdes Merah Putih.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyebut skema ini sebagai langkah inovatif yang menyasar akar ekonomi rakyat tanpa mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional.
“Di tengah ekonomi global yang tertekan, Indonesia justru menggelontorkan dana triliunan ke koperasi desa. Langkah berani atau jebakan baru?”
Baca juga:
- Tato, Catwalk, dan Perjuangan Erika Carlina di Balik Kontroversi
- Mahasiswa Waspada, Geng Curanmor Sasar Area Kampus
- Kalah dari Vietnam, Vanenburg: Garuda Muda Bidik Piala Asia
Gala Poin:
1. Pembiayaan koperasi desa menggunakan SAL, bukan DPK, untuk menjaga stabilitas perbankan.
2. Program Kopdes Merah Putih berpotensi menggerakkan ekonomi desa hingga Rp30 triliun dan menciptakan 1 juta lapangan kerja.
3. DPR menuntut pengawasan ketat dan digitalisasi total agar program ini tidak menimbulkan moral hazard.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang dirancang secara hati-hati. Pemerintah tidak menarik dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat, melainkan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia. Dengan begitu, likuiditas perbankan bukan hanya aman, tetapi bahkan diperkuat,” ujar Gde Sumarjaya Linggih, dalam keterangan resmi yang diterima GalaPos ID, Rabu, 30 Juli 2025, di Jakarta.
Skema ini menyalurkan SAL melalui empat bank anggota Himbara—BNI, BRI, Mandiri, dan BSI—ke koperasi desa yang memenuhi syarat.
Baca juga:
Link Panas Izza Fadhila: Video 13 Menit, Viral Netizen
Setiap koperasi dapat memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar, dengan target memperkuat modal usaha dan memperluas jangkauan ekonomi desa.
“Ini bukan sekadar program pinjaman, melainkan instrumen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi desa. Koperasi adalah lokomotif ekonomi kerakyatan. Dengan modal yang memadai, koperasi tidak hanya melayani usaha mikro, tetapi juga bisa mengakses pasar industri, agrohilirisasi, dan sektor kehutanan secara berkelanjutan,” jelas Demer, sapaan akrabnya.
Jika maksimal 10.000 koperasi mengakses plafon Rp3 miliar, potensi dana yang berputar bisa mencapai Rp30 triliun.
 |
| Foto: Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia |
Skema ini diproyeksikan menciptakan efek pengganda sebesar Rp2–3 untuk setiap rupiah, serta membuka hingga satu juta lapangan kerja di sektor mikro, pertanian, dan agroindustri.
Namun, Gde menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan.
“Kami pastikan tidak ada ruang untuk moral hazard. Meski pemerintah menyediakan dana awal, koperasi harus tetap layak secara bisnis, dan bank wajib menjalankan prinsip prudential banking,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Baca juga:
Cemburu Buta, Pemuda Unggah Foto Asusila Mantan Kekasih
DPR, menurutnya, akan mengawal program ini secara ketat. Ia juga mendorong digitalisasi penuh dalam proses pengajuan dan pemantauan dana untuk menjamin transparansi.
“Dengan teknologi, kita bisa pastikan setiap rupiah diawasi dan digunakan sesuai tujuan. Keberhasilan program ini akan menjadi benchmark pembiayaan inklusif,” pungkasnya.
Baca juga:
Baja Murah Tiongkok & Vietnam, Bikin Pabrik Lokal Tercekik
Langkah pemerintah menyuntik koperasi desa lewat skema Kopdes Merah Putih dinilai cerdas dan strategis. Gde Sumarjaya Linggih menilai skema ini menjaga stabilitas perbankan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Tapi benarkah tanpa risiko?”
#KoperasiBangkit #EkonomiDesaNaik #InklusiKeuangan #TransparansiDanaPublik #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia
