Swasembada Pangan, Mendes Yandri Alokasikan Rp 16 T Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

GalaPos ID, Surabaya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan swasembada pangan. Sebanyak 20 persen Dana Desa atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun di tahun 2025 akan dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan.

"Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp 16 triliun dari Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan, bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto."

Hal ini diungkapkan Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

"Ketahanan pangan desa atau swasembada pangan menjadi aksi prioritas kedua dari 12 program utama Kementerian Desa, setelah revitalisasi BUMDes untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujar Yandri, Selasa, 7 Januari 2025.

Baca juga:

• Putusan MK Batalkan Presidential Threshold, Pemerintah Siap Sesuaikan Aturan Pilpres 

• Wamen Viva Yoga: Program Transmigrasi 2025 Dilakukan Secara Desentralisasi 

• Anak Tenggelam di Sungai Poting Brebes Ditemukan Meninggal Dunia

Peraturan Baru untuk Dana Desa

Untuk memastikan alokasi tersebut tepat sasaran, Kementerian Desa telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025.

Aturan ini mewajibkan setiap desa memanfaatkan potensi lokalnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus memberdayakan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

"Permendesa ini akan dijabarkan lebih rinci dalam petunjuk teknis untuk memastikan alokasi 20 persen Dana Desa benar-benar produktif. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan dana sebesar Rp 16 triliun ini," tegas Yandri.

Baca juga: 

Investasi Berbasis Syariah, Kenali Lima Indeks Saham Syariah di Indonesia

Ia menambahkan bahwa dana ini tidak lagi boleh digunakan untuk hal-hal konsumtif, melainkan untuk proyek yang produktif dan berdampak langsung pada warga desa.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergitas antara Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi swasembada pangan.

"Kita semua harus bekerja sebagai satu tim. Jika ada satu pihak yang tidak mendukung, kita tidak akan berhasil mencapai target ini," ujar Zulkifli.

Baca juga: 

Dapat Cuan Tambahan lewat Aplikasi Penghasil Uang Terbaik Isi Waktu Senggang

Program swasembada pangan yang dipimpin langsung oleh Presiden ditargetkan rampung pada 2027. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia bebas dari impor bahan pangan.

Berbagai isu strategis juga dibahas dalam rapat ini, seperti jaringan irigasi di Jawa Timur, distribusi pupuk bersubsidi, pemberdayaan peternak lokal, budidaya ikan, rehabilitasi mangrove, dan penyediaan bibit unggul.

Langkah besar ini diharapkan dapat memutar roda ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan, diyakini mampu membawa Indonesia menuju swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: 

Alokasi Dana Desa 20 Persen untuk Ketahanan Pangan, Mendes Target Swasembada Pangan Maju ke 2027

Turut hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Kolaborasi mereka menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi salah satu visi besar Presiden Prabowo Subianto.