Seram! Gelombang PHK Awal 2025, Ribuan Pekerja Terancam Menganggur
GalaPos ID, Jakarta.
Kabar buruk kembali menghampiri industri padat karya. Tiga perusahaan di sektor alas kaki dan tekstil bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada awal 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyebut lokasi ketiga perusahaan itu berada di Kabupaten Tangerang, Subang, dan Bandung.
"Awal 2025 membawa kabar suram bagi pekerja di sektor alas kaki dan tekstil. Ribuan buruh terancam kehilangan pekerjaan akibat perusahaan yang bersiap melakukan PHK atau bahkan menutup operasinya."
“Yang di Kabupaten Tangerang memproduksi sepatu untuk merek internasional, akan PHK 2.400 pekerja,” kata Ristadi, Rabu, 8 Januari 2025.
Dua pabrik lainnya tidak hanya memutus hubungan kerja, tetapi juga berencana menutup operasinya.
“Yang di Kabupaten Bandung mau tutup, PHK 900-an pekerja. Dan yang di Subang, mau tutup, PHK sekitar 750 pekerja,” ungkapnya.
Baca juga:
Ristadi menjelaskan, alasan utama PHK ini adalah produk yang tidak laku dan menurunnya pesanan dari pembeli.
“Penyebabnya masih sama, barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari buyer,” tambahnya.
Menurut Ristadi, PHK yang dilaporkan ini hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ia menyebut banyak perusahaan melakukan PHK secara diam-diam.
“Perusahaan yang di Kabupaten Tangerang itu bagian dari grup perusahaan lain yang juga telah melakukan PHK. Sebelumnya pekerjanya ada 24 ribuan, sekarang sisa 19.000-an, dan sekarang mau PHK 2.400-an lagi,” bebernya.
Ia juga mengkritik Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja daerah karena tidak proaktif dalam mendata PHK.
“Mereka hanya menunggu laporan dari pengusaha, sehingga angka PHK yang dicatat pemerintah selalu lebih rendah dari realitas,” kata Ristadi.
Gelombang PHK di sektor padat karya sebenarnya telah terjadi sepanjang 2024. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 80.000 buruh di 60 perusahaan terkena PHK.
Pemicu utamanya adalah pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kinerja manufaktur, dan banjirnya produk impor.
Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa sektor tekstil paling terdampak, dengan 90.000 pekerja terkena PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang menggantikan Ida Fauziyah pada akhir 2024, menghadapi tantangan besar untuk mengatasi persoalan ini. Ia didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam situasi sulit.
Sebelumnya, Ida Fauziyah mengatakan PHK seharusnya menjadi langkah terakhir.
“Kemnaker mengupayakan agar PHK menjadi jalan terakhir,” ujarnya saat masih menjabat pada Januari 2024.
Gelombang PHK di industri padat karya ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Perlindungan pekerja dan peningkatan daya saing industri menjadi tantangan utama yang harus diatasi demi mencegah krisis ketenagakerjaan yang lebih luas.
Tags:
Nasional