BEM SI Temui Yusril, Soroti MBG hingga Militerisasi Sipil

GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa setelah gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung pada 12 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berjanji menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto.

BEM SI mendapat ruang dialog dengan pemerintah setelah aksi demonstrasi. Lima tuntutan dibawa ke hadapan Menko Yusril, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga program MBG. Di tengah tradisi panjang "aspirasi akan kami sampaikan", publik kini menunggu apakah laporan benar-benar berujung kebijakan atau hanya menambah arsip birokrasi. Foto: istimewa

"Mahasiswa datang membawa kritik, pemerintah membuka pintu dialog. Di antara janji laporan kepada Presiden dan harapan perubahan kebijakan, publik kembali menunggu: apakah ini awal perbaikan atau sekadar ritual demokrasi yang berulang setiap musim demonstrasi?"

Baca juga:

• Deklarasi Amsterdam Munculkan Blok Politik Alternatif Baru
• Dari Jakarta untuk Indonesia, Dari SEMMI untuk Persatuan Nasional
• Ingin Jadi Social Media Manager? Ini Skill, Gaji, dan Prospek Kariernya

Gala Poin:
1. Menko Yusril menerima audiensi BEM SI dan berjanji menyampaikan lima tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus dialog, dengan klarifikasi bahwa mahasiswa menginginkan perbaikan tata kelola, bukan penghentian total program.
3. Publik kini menunggu tindak lanjut konkret pemerintah atas berbagai kritik mahasiswa, bukan sekadar komitmen dialog dan pelaporan.

Pertemuan yang berlangsung Kamis, 18 Juni 2026, itu menjadi tindak lanjut dari aksi mahasiswa yang membawa lima tuntutan utama, mulai dari isu ekonomi hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

“Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” ujar Menko Yusril.


MBG Menjadi Sorotan Utama
Dari lima tuntutan yang diajukan mahasiswa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam dialog tersebut.

Tuntutan awal yang berbunyi penghentian program MBG memunculkan pertanyaan di kalangan pemerintah mengenai substansi kritik yang sebenarnya disampaikan mahasiswa.

Baca juga:
BBM Subsidi Tetap Ditahan, Seberapa Lama APBN Mampu Bertahan?

Yusril mengaku meminta penjelasan langsung kepada perwakilan BEM SI untuk memastikan apakah mahasiswa menghendaki penghentian total program atau perbaikan pelaksanaannya.

 

“Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” jelasnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa fokus kritik mahasiswa lebih mengarah pada tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program dibanding penolakan terhadap tujuan program itu sendiri.


Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi demonstrasi sebelumnya, BEM SI mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
- Penghentian pemborosan APBN.
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Penghentian militerisasi di ranah sipil.
- Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Menko Yusril menerima audiensi BEM SI dan berjanji menyampaikan lima tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus dialog, dengan klarifikasi bahwa mahasiswa menginginkan perbaikan tata kelola, bukan penghentian total program. Foto: istimewa

 

Daftar tuntutan tersebut mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga arah kebijakan politik nasional.


Pemerintah Pertahankan Program MBG
Dalam pertemuan itu, Yusril menjelaskan alasan pemerintah tetap mempertahankan program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dan sektor pangan.

“Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Baca juga:
Ancaman Baru Pasca Dugaan Kebocoran Data SPMB Batam, Publik Diminta Waspada

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka peluang evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama jika kritik yang disampaikan menyangkut aspek pengawasan, distribusi, dan efektivitas penggunaan anggaran.


Aspirasi Akan Dibawa ke Presiden
Selain isu MBG, Yusril menegaskan bahwa seluruh masukan mahasiswa akan dicatat dan dilaporkan kepada Presiden.

Ia menilai dialog langsung antara pemerintah dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga komunikasi politik di tengah meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan negara.

“Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” ujar Yusril.

Mahasiswa yang hadir menyambut positif audiensi tersebut dan berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum dialog semata, melainkan menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah.

Baca juga:
Fakta di Balik Rumor Hamil Syifa Hadju dan El Rumi yang Ramai di TikTok

Ujian Sesungguhnya Ada pada Tindak Lanjut
Pertemuan antara pemerintah dan mahasiswa bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Yang kerap menjadi sorotan publik justru bukan proses dialognya, melainkan tindak lanjut setelah pertemuan berakhir.

Di tengah tekanan ekonomi, perdebatan efektivitas program strategis nasional, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, publik akan menilai sejauh mana laporan yang dijanjikan kepada Presiden benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Sebab dalam demokrasi, ruang dialog memang penting. Namun bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan publik, ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah kritik menghasilkan perubahan atau hanya berakhir sebagai notulensi rapat.

 

 

Baca juga:
UPRINTIS Futsal League 2026, Ajang Pembinaan Atlet Muda Trenggalek

"Di negeri yang sering lebih cepat merespons viral dibanding substansi, mahasiswa kembali membawa daftar tuntutan ke meja pemerintah. Pertanyaannya bukan lagi apakah aspirasi didengar, melainkan sejauh mana akan bertahan setelah masuk map laporan menuju Istana."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #BEMSI #YusrilIhzaMahendra #PrabowoSubianto #MakanBergiziGratis #DemokrasiIndonesia