Bambang Patijaya Minta Evaluasi Total Skema HGBT

GalaPos ID, Jakarta.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) harus dievaluasi menyeluruh agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi perekonomian dalam negeri.

"Skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali disorot DPR. Jika mayoritas produksi penerima justru untuk ekspor, apakah subsidi gas benar-benar memperkuat industri nasional?"

Baca juga:

• Stabilitas Energi Jadi Sorotan DPR di Tengah Konflik Iran-AS
• Kurang Tidur Lebih Berbahaya dari Tidur Pakai Bra?
• Siapa Lindi Fitriyana? Aktris dan Penyanyi yang Kini Jadi Istri Virgoun

Gala Poin:
1. DPR meminta evaluasi menyeluruh penerima HGBT agar gas bersubsidi tepat sasaran.
2. Ditemukan perusahaan penerima HGBT dengan produksi hingga 90 persen untuk ekspor.
3. Sektor strategis seperti kawasan industri dan pembangkit listrik diminta menjadi prioritas alokasi gas.

Menurutnya, pasokan gas untuk skema HGBT bersifat terbatas. Karena itu, alokasinya harus diprioritaskan kepada sektor yang paling membutuhkan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan industri nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh penerima HGBT.

Penilaian diminta berbasis data, mencakup tingkat pemanfaatan gas, kontribusi terhadap industri domestik, serta dampak ekonomi dan efek berganda yang dihasilkan.

Sorotan: Produksi Dominan untuk Ekspor
Berdasarkan temuan Komisi XII, terdapat perusahaan penerima HGBT yang sebagian besar hasil produksinya justru ditujukan untuk pasar ekspor.

Baca juga:
Marak Pencurian di Batu Bara, Rumah Wartawan Kembali Disasar 

Dalam beberapa kasus, sekitar 90 persen produksi dialokasikan ke luar negeri.

“Kalau perusahaan yang menerima HGBT justru mayoritas produksinya untuk ekspor dan tidak memberi penguatan signifikan terhadap industri dalam negeri, maka alokasinya perlu dihitung ulang. Gas dengan harga khusus harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran DPR bahwa insentif energi berpotensi tidak sepenuhnya dinikmati sektor yang memberikan nilai tambah terbesar bagi ekonomi domestik.

Bambang juga menekankan bahwa penerima HGBT tidak hanya sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor pembangkit listrik.

DPR menyoroti adanya perusahaan dengan produksi dominan untuk ekspor dan meminta alokasi gas bersubsidi diprioritaskan bagi sektor strategis demi memperkuat ekonomi nasional. Foto: PGN

 

Ia mencontohkan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri strategis seperti di Batam, yang menopang investasi dan aktivitas manufaktur.

“Dalam kondisi pasokan gas yang terbatas, sektor-sektor strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang menjadi pusat investasi harus menjadi prioritas, karena kecukupan energi di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan stabilitas pasokan listrik,” ujarnya.

Komisi XII mendorong perhitungan ulang kuota HGBT berbasis kinerja dan kebutuhan riil. Langkah ini dinilai penting agar alokasi gas lebih adil, transparan, serta benar-benar mendukung kepentingan ekonomi nasional, bukan sekadar memberi insentif tanpa dampak optimal.

 

 

Baca juga:
Lanud Sultan Hasanuddin Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBK

"Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak evaluasi menyeluruh penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). DPR menyoroti adanya perusahaan dengan produksi dominan untuk ekspor dan meminta alokasi gas bersubsidi diprioritaskan bagi sektor strategis demi memperkuat ekonomi nasional."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #BambangPatijaya #HGBT #KetahananEnergi #IndustriNasional #KebijakanEnergi #DPRRI