Novita Hardini Dorong Infrastruktur Jadi Fondasi Pariwisata Nasional

GalaPos ID, Jakarta.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata RI menggeser fokus kebijakan dari promosi masif ke pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti pariwisata nasional.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 21 Januari 2026.

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritik strategi promosi pariwisata nasional yang dinilai belum diimbangi kesiapan infrastruktur dan tata ruang. Foto: istimewa

 

"Promosi pariwisata Indonesia menggema hingga luar negeri. Namun, di balik gemerlap branding global, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar siap menerima lonjakan wisatawan?"

Baca juga:

• Kasus Kuota Haji, LBH GP Ansor Jabar Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Kebijakan
• Mahasiswa Unhas Petakan Lahan Pertanian Berbasis GIS di Rijang Pittu
• Putusan MK Tegaskan Sengketa Pers Tak Bisa Sembarangan Dipidana

Gala Poin:
1. Promosi pariwisata dinilai tidak seimbang dengan kesiapan infrastruktur dan tata ruang.
2. Lemahnya koordinasi lintas kementerian menghambat pembangunan destinasi berkelanjutan.
3. Pariwisata nasional perlu visi jangka panjang berbasis ekologi, zonasi, dan pencegahan bencana.

Menurut Novita, gencarnya promosi pariwisata Indonesia—bahkan hingga memanfaatkan media luar negeri seperti iklan di taksi-taksi internasional—belum dibarengi kesiapan infrastruktur dan tata ruang destinasi. Ketimpangan ini dinilainya berisiko menciptakan ekspektasi tinggi tanpa kesiapan lapangan.

“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum. Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata.” tegasnya.

Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menilai sebagian anggaran promosi seharusnya dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, sanitasi, hingga konektivitas antar destinasi melalui transportasi publik.

“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih subtansial untuk kemajuan pariwisata alih alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja.” ujarnya.

Baca juga:
Lobak Mampu Redakan Nyeri Asam Urat?

Novita juga menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pembangunan pariwisata. Ketidaktegasan tata ruang, kata dia, berpotensi memicu ketimpangan destinasi.

“Maka pemerataan destinasi wisata akan sulit tercapai. Overtourism hanya di satu titik saja, dan under utilization di titik lain, serta rusaknya alam karena exploitasi untuk kepentingan wisata berlebihan." imbuhnya.

Ia menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat memastikan pembangunan destinasi berjalan sejalan dengan prinsip tata ruang ekologis. Situasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan BUMN.

“Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand desain infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak Pariwisata Indonesia akan tenggelam." katanya.

Lebih jauh, Novita mengkritik pendekatan pengelolaan lingkungan yang dinilai masih reaktif. Banyak bencana di kawasan wisata, menurutnya, terjadi karena negara terlambat melakukan pencegahan.

“Kita sering baru bergerak setelah bencana terjadi. Ironinya, negara gurun (middle east) yang kering saja justru sangat peduli menjaga kelestarian lingkungannya dibanding negara kita yang sudah dianugerahi Tuhan, kaya akan alam,” pungkasnya.

Pantai Nglolang di Gunungkidul, Yogyakarta, menjadi destinasi tersembunyi yang menawarkan pesona alam yang memukau. Foto: Fin

 

Ia menegaskan pentingnya program preventif dalam menjaga lingkungan, bukan sekadar penanganan darurat. Novita pun mendorong Kementerian Pariwisata memiliki visi jangka panjang agar Indonesia mampu menjadi global hub tourism seperti negara-negara Timur Tengah.

Menurutnya, pengembangan pariwisata nasional harus berbasis sistem tata ruang ekologis dan zonasi yang jelas, termasuk pengaturan batas harga minimum dan maksimum produk UMKM di sekitar kawasan wisata.

“Indonesia punya peluang besar menjadi global hub tourism bagi wisatawan asing dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang suka alam, ada yang suka budaya, ada yang suka berbisnis. Maka masing-masing preferency kebutuhan wisatawan adalah dasar grand design zonasi wisata berbasis pengalaman wisata. Tidak hanya sekedar proyek event dan branding saja.” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menutup pernyataannya, Novita menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar jargon kebijakan.

“Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang, bukan sekadar promosi. Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” tutupnya.

 

Baca juga:
Nglolang Hills Villa, Liburan Mewah di Tepi Pantai Nglolang, Gunungkidul

"Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritik strategi promosi pariwisata nasional yang dinilai belum diimbangi kesiapan infrastruktur dan tata ruang. Ia mendesak Kementerian Pariwisata fokus membangun fondasi berkelanjutan agar Indonesia siap menjadi global hub tourism."

 

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PariwisataBerkelanjutan #InfrastrukturPariwisata #KomisiVIIDPR