Industri Lesu, Komisi VII DPR Desak Langkah Nyata Kemenperin
GalaPos ID, Jakarta.
Tekanan terhadap perekonomian Indonesia terus membesar. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Kompleks Parlemen, Selasa, 29 April 2025, anggota Komisi VII Novita Hardini mendorong kementerian mengambil peran aktif sebagai garda depan untuk menahan laju pelemahan ekonomi.
“Tekanan ekonomi semakin nyata, rupiah melemah, dan gelombang PHK meningkat. Di tengah situasi krisis, Novita Hardini mendesak Kemenperin tak tinggal diam.”
Gala Poin:
1. Desakan Reformasi Industri: Novita meminta Kemenperin segera merumuskan kebijakan industri yang progresif, cepat, dan menyentuh sektor riil.
2. Tantangan Ekonomi Nyata: Mulai dari tekanan nilai tukar, defisit APBN, hingga gelombang PHK menjadi sorotan utama dalam rapat kerja.
3. Solusi Strategis: Ditekankan pentingnya stimulus fiskal, hilirisasi SDA, ketahanan pangan, dan transformasi digital untuk memperkuat ekonomi nasional.
“Di tengah situasi global yang tidak menentu dan tekanan ekonomi dari dalam negeri, Kemenperin harus tampil sebagai garda depan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu,” tegas Novita.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sejumlah indikator pelemahan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat.
Berdasarkan survei LPEM FEB UI, sebanyak 55% ahli ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk.
Baca juga:
Kecanduan Judol, Karyawan Toko Kue Yogyakarta Gelapkan Rp8 Juta
Beberapa tanda jelas terlihat, seperti: pelemahan rupiah, IHSG sempat anjlok hingga memicu trading halt dan pasar tenaga kerja yang lesu dan gelombang PHK.
Sementara itu, ancaman eksternal pun tak kalah menekan. Ketidakstabilan geopolitik dan kebijakan Presiden AS Donald Trump turut mengguncang rantai pasok global.
Di dalam negeri, Indonesia dihadapkan pada beban utang, defisit APBN, tekanan nilai tukar, serta deflasi yang mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.
“Kalau Kemenperin hanya berfokus pada angka makro tanpa sentuhan langsung ke akar persoalan, kita akan terus tertinggal,” ucap Novita.
Ia menegaskan, dibutuhkan stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital.
Baca juga:
Polisi Ringkus Pria Asal Pamekasan Saat Tunggu Pembeli Sabu
Program hilirisasi sumber daya alam, menurutnya, tidak boleh berhenti dan harus didukung dengan kebijakan ketahanan pangan dan energi nasional.
Novita juga menyoroti maraknya praktik nakal dari investor asing yang kerap abai terhadap kewajiban pajak dan aturan main. Ia menuntut ketegasan pemerintah untuk melindungi pelaku industri dalam negeri.
“Keberpihakan terhadap industri lokal dan ketegasan regulasi adalah kunci menuju pemulihan ekonomi yang adil dan berdaya saing,” tutupnya.
Baca juga:
Pemancing Jatuh ke Laut di Cilacap, Tim SAR Masih Cari Korban
“Di tengah tekanan ekonomi nasional, Novita Hardini mendesak Kemenperin segera mengambil langkah nyata. Dalam rapat Komisi VII DPR RI, ia menyoroti perlunya kebijakan industrialisasi inklusif yang menyentuh langsung kebutuhan industri dalam negeri.”
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #EkonomiNasional #IndustriLokal #TransformasiDigital
