Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Anggaran Makan Gratis Anak Rp10 Ribu
GalaPos ID, Jakarta.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengkritisi alokasi anggaran Rp10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyampaikan keraguannya terhadap kecukupan anggaran tersebut, mengingat kondisi harga bahan pangan yang terus naik.
"Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok," ujar Megawati dalam pernyataan yang ia sampaikan, Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati bahkan membagikan pengalamannya sebagai seorang yang terbiasa memasak.
"Ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," tambahnya.
Baca juga:
Menurut Megawati, anggaran Rp10.000 per porsi terbilang rendah untuk menyediakan makanan bergizi, terlebih dengan kenaikan harga bahan pokok saat ini. Meski demikian, ia mendukung penuh program makan bergizi gratis tersebut dengan catatan anggarannya lebih realistis.
Menanggapi kritik Megawati, politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, menyebut anggaran tersebut tetap bisa mencukupi kebutuhan anak-anak Indonesia asalkan dikelola dengan baik.
“Rp10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik, manakala dikelola secara baik. Karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia,” ujar Dedi di Sentul, Jawa Barat.
Dedi menilai, dengan perencanaan yang matang, anggaran tersebut tetap mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan efisien agar program berjalan sesuai tujuan.
Meski menyampaikan kritik, Megawati menegaskan bahwa pendapatnya merupakan bentuk koreksi konstruktif agar program ini dapat berjalan lebih efektif.
Megawati berharap revisi anggaran dapat dilakukan demi keberhasilan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi program ini, termasuk kecukupan anggaran, menjadi sorotan berbagai pihak.