Dana Rakyat Tak Boleh Bocor, Gus Ipul Tantang Mafia Bansos di Kemensos

GalaPos ID, Pati.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. Di tengah masih kuatnya kecurigaan publik terhadap kebocoran bantuan sosial dan praktik “potong bantuan” di lapangan, Gus Ipul mengklaim dirinya akan menjadi orang pertama yang menyerahkan oknum korup ke aparat penegak hukum.

Gus Ipul mengancam akan melaporkan sendiri pejabat Kemensos yang korupsi. Publik tentu berharap ini bukan sekadar pidato rutin yang hilang setelah mikrofon dimatikan. Foto: istimewa

 

"Di negeri yang terlalu akrab dengan drama bansos bocor, ancaman lapor koruptor dari dalam kementerian terdengar seperti kabar langka—atau jangan-jangan sekadar alarm yang sering bunyi tapi jarang ditindak?

Baca juga:

• Film Pesta Babi Dipersoalkan, Yusril: Kritik dan Diskusi Harus Tetap Hidup
• Publikasi Program Kerja Kampus Kini Lebih Profesional dan Kredibel
• Jelang Iduladha 1447 H, Kementan Wanti-Wanti Panitia Kurban Asal Potong

Gala Poin:
1. Gus Ipul mengancam akan melaporkan langsung oknum korupsi di Kemensos ke KPK dan Kejaksaan Agung.
2. Pendamping PKH diminta berhenti memotong bantuan masyarakat dan tidak bermain dengan APBN/APBD.
3. Publik kini menunggu tindakan nyata pemerintah dalam memberantas praktik lama korupsi bansos yang selama ini terus berulang.

Pernyataan itu disampaikan saat dialog bersama orang tua dan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat, 15 Mei 2026.

"Kalau di jajaran Kementerian Sosial ada yang korupsi, saya dan Pak Wamen menjadi pihak pertama yang melaporkan," kata Gus Ipul.

Pernyataan tersebut bukan tanpa konteks. Program bantuan sosial selama bertahun-tahun menjadi sektor yang paling rawan diselewengkan, mulai dari pemotongan bantuan, data penerima bermasalah, hingga dugaan permainan anggaran di tingkat bawah. Karena itu, publik kini menanti apakah ancaman tersebut benar-benar akan menyentuh praktik lama yang selama ini sulit diberantas.

Gus Ipul mengatakan dirinya akan langsung membentuk tim investigasi internal jika menerima laporan dugaan penyimpangan anggaran.

"Kalau ada informasi-informasi korupsi, saya langsung membentuk tim, saya minta selidiki ke dalam, kalau terbukti Saya akan melaporkan ke Kejaksaan Agung maupun ke KPK atau ke aparat penegak hukum," sambungnya.

Baca juga:
Dari Gudang Warga ke Mapolsek: 52 Senjata Rakitan Disita Sukarela

Ia juga menegaskan bahwa korupsi pada akhirnya akan terbongkar, meski dilakukan dengan cara yang rapi dan sistematis. Menurutnya, setiap anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.

 

"Jadi komitmen saya cukup jelas dalam urusan itu, karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara, harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan, tidak mudah hari ini untuk korupsi. Kalau masih ada yang nekat, insya Allah tinggal tunggu waktu akan ketahuan," tegas dia.

Tak hanya birokrasi internal, peringatan juga diarahkan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima bantuan. Gus Ipul meminta agar tidak ada lagi praktik pemotongan dana bantuan dengan alasan apa pun.

"Kepada para pendamping semua, saya minta bekerja dengan baik, ikuti seluruh aturan. Jangan ada yang main-main, sudah tidak waktunya lagi otak-atik APBD, otak-atik APBN. Tidak waktunya lagi korupsi, tidak waktunya lagi memotong-motong yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya," tegasnya.

Saat rakyat diminta hidup hemat, pejabat kini diminta berhenti “mengotak-atik” APBN. Pertanyaannya: siapa yang benar-benar takut dengan peringatan Gus Ipul kali ini?

 

Pernyataan itu menjadi sorotan karena praktik pemotongan bansos kerap muncul sebagai keluhan masyarakat di berbagai daerah, namun jarang berujung pada proses hukum yang terbuka.

Di sisi lain, pemerintah terus menggencarkan narasi pengentasan kemiskinan, sementara kepercayaan publik terhadap distribusi bantuan masih kerap dipertanyakan.

Gus Ipul mengingatkan bahwa status PPPK yang kini dimiliki sebagian besar pendamping PKH merupakan amanah besar negara dan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

"Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Jangan dinodai dengan kegiatan-kegiatan, dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, akan rugi sendiri," ujar dia.

Baca juga:
Leo/Daniel Melaju ke Perempatfinal Thailand Open 2026, Chemistry Jadi Sorotan

Ia menegaskan sanksi berat hingga pemberhentian kerja akan dijatuhkan kepada siapa saja yang terbukti melanggar aturan. Gus Ipul mengaku tidak ingin mendengar ada pendamping PKH di Pati terseret kasus hukum.

"Saya tidak ingin ada pendamping-pendamping PKH di Pati ini yang diberhentikan. Saya justru ingin mendengar kabar bahwa pendamping-pendamping PKH dari Pati berprestasi. Maka itu, saya ajak teman-teman saya sekalian, mari Kita sukseskan program Pak Presiden, khususnya yang menyentuh rakyat ini agar dampaknya nyata, kemiskinannya bisa turun, keluarganya makin mandiri dan Indonesia makin sejahtera," ungkapnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Sentra Margo Laras Pati, serta Kepala SRMP 12 Pati Wulan Fitriyani.

 

Baca juga:
Cuaca Panas Tak Surutkan Antusias Warga Liburan ke Ragunan

"Gus Ipul mengancam akan melaporkan sendiri pejabat Kemensos yang korupsi. Publik tentu berharap ini bukan sekadar pidato rutin yang hilang setelah mikrofon dimatikan."

"Peringatan keras untuk pendamping PKH kembali digaungkan. Di tengah panjangnya sejarah kebocoran bansos, rakyat kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar ancaman seremonial."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #GusIpul #Kemensos #KorupsiBansos #PKH #BeritaPolitikIndonesia