.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Seruan penundaan sementara perjalanan umrah yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menuai dukungan dari DPR RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hasan Basri Agus, menegaskan komitmen keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
 |
| Anggota DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan penundaan sementara perjalanan umrah di tengah konflik Timur Tengah. Foto: istimewa |
"Seruan penundaan umrah di tengah konflik Timur Tengah memicu pertanyaan besar: bagaimana jaminan keselamatan dan nasib dana jutaan calon jamaah Indonesia?"
Baca juga:
- Prakiraan Cuaca Jakarta Akhir Pekan, Hujan Ringan–Sedang
- Air Putih Terlihat Jernih, Tapi Benarkah Aman?
- Richard Tampubolon Cek Progres Rehabilitasi Pascabanjir Tapteng
Gala Poin:
1. DPR mendukung imbauan penundaan sementara umrah demi keselamatan jamaah di tengah konflik Timur Tengah.
2. Hasan Basri Agus meminta skema reschedule tanpa denda dan jaminan keamanan dana jamaah.
3. DPR mendorong pembentukan crisis center dan surat edaran resmi untuk mencegah spekulasi publik.
Imbauan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk disampaikan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik yang dinilai berpotensi memengaruhi keamanan perjalanan internasional.
"Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip utamakan keselamatan (safety first) harus di kedepankan dalam setiap kebijakan," ujar Hasan Basri, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Senin, 2 Maret 2026.
Data Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah umrah terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai lebih dari satu juta orang per tahun sebelum pandemi.
Baca juga:
Stabilitas Energi Jadi Sorotan DPR di Tengah Konflik Iran-AS
Besarnya angka tersebut membuat potensi risiko keselamatan, kendala logistik, hingga dampak psikologis jamaah menjadi pertimbangan krusial.
Menurut legislator Golkar dari Daerah Pemilihan Jambi yang akrab disapa HBA itu, penundaan ini bukan bentuk pelarangan permanen, melainkan langkah preventif sambil memantau perkembangan situasi keamanan secara real time.
"Kita tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika global. Ini langkah antisipatif bukan reaktif," ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama dan penyelenggaraan haji-umrah, HBA mengusulkan sejumlah langkah agar kebijakan penundaan tidak merugikan jamaah maupun PPIU.
Ia meminta adanya skema penjadwalan ulang tanpa denda atau penalti tambahan bagi jamaah terdampak. Pemerintah bersama PPIU juga diminta menjamin keamanan dana jamaah, termasuk mekanisme pengembalian dana jika jamaah memilih membatalkan keberangkatan.
 |
| Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Foto: Kemenhaj |
Selain itu, ia mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan surat edaran resmi yang menjelaskan dasar kebijakan secara komprehensif guna mencegah spekulasi di masyarakat.
HBA juga meminta pemerintah membentuk pusat informasi terpadu atau crisis center yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Perwakilan RI di Arab Saudi untuk memantau situasi dan memberikan pembaruan berkala.
Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan komunikasi intensif dengan Arab Saudi untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah.
"Kita berdoa agar situasi segera kondusif dan seluruh jamaah umrah adpat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman dan khusyu'. Negara harus hadir untuk memastikan itu semua," tutup HBA.
Baca juga:
Siapa Lindi Fitriyana? Aktris dan Penyanyi yang Kini Jadi Istri Virgoun
"Anggota DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan penundaan sementara perjalanan umrah di tengah konflik Timur Tengah. DPR menekankan keselamatan jamaah sebagai prioritas, serta meminta skema reschedule tanpa denda dan pembentukan crisis center untuk menjamin perlindungan WNI."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Umrah2026 #PerlindunganWNI #KomisiVIII #HajiUmrah #KebijakanPublik