Refund PPN Lemot, DPR: Indonesia Kalah Saing di ASEAN

GalaPos ID, Jakarta.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendesak penghapusan PPN untuk barang olahan intermediate di sektor mineral strategis. Menurutnya, kebijakan fiskal saat ini justru menghambat industri nasional dan membuat Indonesia kalah saing dengan Vietnam dan Thailand.

Foto: kemenperin

 

“Indonesia Kalah Start di ASEAN? Bambang Patijaya mengungkap fakta mencengangkan soal lambatnya refund PPN yang bikin industri nasional megap-megap. Solusinya? Hapus PPN intermediate dan reformasi fiskal total!”

Baca juga:

• Prabowo Sindir Keserakahan, Pengamat: Tiga Pesan Penting
• UNICEF: Tiap Anak Indonesia Wajib Capai Potensi Penuh
• HUT ke-117 INI, Gaya Sehat dan Kompak Notaris Semarang

Gala Poin:
1. Restitusi PPN di Indonesia terlalu lambat dan membebani industri, terutama sektor ekspor.
2. Bambang Patijaya menekankan pentingnya penghapusan PPN barang intermediate untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing.
3. Reformasi fiskal dan digitalisasi restitusi PPN diusulkan untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investor asing.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyerukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang olahan intermediate di sektor mineral strategis.

Bambang Patijaya menilai langkah ini penting untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“PPN pada barang olahan intermediate meningkatkan biaya produksi dan memperlambat arus kas industri karena proses restitusi yang memakan waktu lebih dari 90 hari. Bahkan untuk industri berorientasi ekspor, meskipun PPN ekspor tarifnya 0%, mereka tetap harus menanggung PPN masukan di dalam negeri sebelum mendapatkan restitusi. Refund yang lambat ini membuat produk ekspor Indonesia kalah bersaing dibanding Vietnam dan Thailand yang memproses refund hanya dalam 15–30 hari,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Baca juga:
UNICEF Puji Program Gizi Indonesia di Forum Global

Bambang menegaskan, seharusnya PPN dikenakan hanya pada produk akhir, bukan di awal rantai produksi.

Ia memperingatkan, beban pajak yang tinggi di awal justru menurunkan daya saing industri nasional secara keseluruhan.

Perbandingan ASEAN:
Vietnam: PPN 10%, bebas PPN untuk ekspor dan sektor prioritas; refund 6–40 hari.
Thailand: VAT 7%, bebas PPN bahan baku ekspor di Free Trade Zone; refund maksimal 15 hari.
Indonesia: PPN 11%, dikenakan di seluruh rantai produksi; refund rata-rata lebih dari 90 hari.

“Jika kita tidak melakukan reformasi, proyek hilirisasi dan investasi strategis bisa beralih ke Vietnam atau Thailand. Padahal, dengan penghapusan PPN intermediate, kita bisa menurunkan biaya produksi 8–12 persen di sektor mineral strategis seperti ferronikel, timah ingot dan berbagai produk olahan intermediate lainnya,” tegas Bambang Patijaya.

Kebijakan ini memang berpotensi menurunkan penerimaan negara hingga Rp110 triliun per tahun.

Namun, menurut Bambang, dampaknya bisa dikompensasi dengan peningkatan basis pajak dari investasi baru, pajak penghasilan badan, dividen BUMN, dan pajak karbon.

Baca juga:
Ratusan Kios Hancur, Blok E dan D Awal Petaka di Taman Puring

“Basis pajak akan naik dari masuknya investasi baru, PPh badan, dividen BUMN, dan pajak karbon. Insentif fiskal harus dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk industrialisasi,” jelas legislator asal Bangka Belitung itu.

Selain penghapusan PPN intermediate, Bambang juga mengusulkan digitalisasi penuh proses restitusi PPN dengan Service Level Agreement (SLA) maksimal 30 hari.

“Jika kita ingin menjadi basis manufaktur ASEAN, kebijakan fiskal harus agile, efisien, dan pro-hilirisasi,” pungkasnya.

 

Baca juga:
Becak Motor Tabrak Truk, Mahasiswa Alwashliyah Jadi Korban

“Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendesak penghapusan PPN untuk barang olahan intermediate di sektor mineral strategis. Menurutnya, kebijakan fiskal saat ini justru menghambat industri nasional dan membuat Indonesia kalah saing dengan Vietnam dan Thailand.”

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #ReformasiFiskal #IndustriNasional #HilirisasiMineral