Ruang Bersama Indonesia, Wamen PPPA: Platform Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak

GalaPos ID, Jakarta.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang diluncurkan pada 22 Desember 2024 menjadi langkah strategis untuk mengedukasi perempuan dan anak. RBI diharapkan mendorong keberanian mereka bersuara, terutama dalam menghadapi kekerasan.

Wamen PPPA, Veronica Tan saat membuka Seminar Nasional dengan tema “Memperkuat Otoritas Negara dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)/Sunat Perempuan dan Perkawinan Anak”, di Jakarta, Jumat (27/12/24).

“Kami ingin RBI menjadi wadah gotong-royong dan edukasi. Perempuan harus berani berkata ‘tidak’ jika hak mereka direnggut,” ujar Veronica dalam Seminar Nasional bertajuk Memperkuat Otoritas Negara dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Veronica menambahkan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi perempuan dan anak, seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca juga: 

• Hasto Kristiyanto Tersangka KPK, Uskup Agung Jakarta: Jegal dan Bunuh Orang 

• Arthur Weber dan Luca Castelnuovo Semifinal Turnamen M15 Amman Mineral Seri Kedua 

• Sandra Dewi Hapus Semua Foto Harvey Moeis di Instagram, Kenapa?

Namun, implementasi optimal membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi antara pemerintah, media, tokoh agama, dan lembaga masyarakat sangat penting untuk memastikan regulasi ini berjalan efektif,” imbuhnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti isu Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan yang masih terjadi atas nama tradisi dan agama.

Baca juga: Putusan PTUN Jakarta, Status Ketua MK Suhartoyo Tidak Sah, Anwar Usman Masih Berlaku

Ia menegaskan tidak ada kewajiban dalam agama untuk melakukannya.

“Sunat perempuan harus dihentikan. Segala bentuk yang menyiksa perempuan, termasuk praktik ini, tidak sesuai dengan nilai agama,” tegas Nasaruddin.

Sementara, pendiri Yayasan Puan Amal Hayati, Sinta Nuriyah Wahid, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang sunat perempuan.

Baca juga: Kolaborasi Kemen PPPA dengan BUMN Perkuat Pemberdayaan Perempuan Mandiri dan Anak Terlindungi

Namun, ia mengakui tantangan besar masih ada, terutama di daerah pedesaan.

“Survei kami menunjukkan 45,8 persen sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis dan 27,7 persen oleh dukun bayi. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua,” ungkap Sinta.

Melalui RBI dan sinergi berbagai pihak, diharapkan praktik P2GP dapat ditekan dan anak-anak perempuan terlindungi dari budaya yang membahayakan mereka.