GalaPos ID, Jakarta.
Film dokumenter Dirty Vote menjadi fenomena politik menjelang Pemilu 2024. Hanya dalam sembilan jam setelah tayang di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024, film yang mengangkat dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu itu berhasil menembus satu juta penonton.
Pada malam harinya, jumlah penayangan telah melampaui 1,5 juta kali dan memicu perdebatan sengit di ruang publik.
 |
| Dalam sembilan jam, Dirty Vote ditonton lebih dari satu juta kali. Angka yang menunjukkan satu hal: masyarakat mungkin lelah dengan kampanye, tetapi tidak pernah bosan menyaksikan politik yang diperdebatkan. |
"Dirty Vote menembus jutaan penonton dalam hitungan jam. Di negeri yang sering menganggap politik membosankan, ternyata kontroversi tetap menjadi genre favorit."
Baca juga:
- Gejala Tiroid Sering Diabaikan, Padahal Bisa Berujung Operasi
- Mahasiswa Datangi DPR, Stabilitas Ekonomi dan Kelangkaan BBM Jadi Tuntutan
- Hanania Travel Diduga Gunakan Skema Gali Lubang Tutup Lubang Sejak 2023
Gala Poin:
1. Film dokumenter Dirty Vote menembus lebih dari 1,5 juta penonton dalam sehari setelah tayang di YouTube.
2. TKN Prabowo-Gibran menilai isi film mengandung fitnah dan narasi yang tidak ilmiah.
3. TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN menilai film tersebut memiliki nilai edukasi politik dan relevan untuk dibahas publik.
Film garapan jurnalis dan dokumenteris Dandhy Laksono tersebut menghadirkan tiga ahli hukum tata negara yang membahas berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Cepatnya penyebaran film ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu integritas pemilu, sekaligus memperlihatkan besarnya ruang publik digital dalam membentuk opini politik menjelang hari pencoblosan.
Namun, tingginya jumlah penonton tidak diikuti dengan keseragaman respons. Film tersebut justru memantik reaksi berbeda dari masing-masing kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dari kubu pasangan calon nomor urut 02, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menilai sebagian besar isi film tersebut mengandung tuduhan yang tidak berdasar.
"Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024.
Baca juga:
HMI Bandung Desak Evaluasi MBG dan KDMP, Mahasiswa Soroti Penggunaan Anggaran Negara
Menurutnya, narasi yang dibangun dalam film tersebut tidak argumentatif dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
"Ini tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu," kata dia.
Habiburokhman juga meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isi film tersebut tanpa melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap informasi yang disampaikan.
Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memiliki pandangan berbeda. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai dokumenter tersebut justru menjadi pengingat adanya potensi pelanggaran pemilu yang perlu mendapat perhatian publik.
"Jadi, kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara pemilu, menurut saya tidak tepat sama sekali," terang Todung saat jumpa pers di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Februari 2024.
Baca juga:
Dari Kelas ke Kebun Mini, Anak-anak Yogyakarta Diajak Mengenal Dunia Pertanian
Todung menyebut sebagian isu yang dibahas dalam film tersebut merupakan persoalan yang memang telah menjadi perbincangan luas di masyarakat, termasuk terkait politisasi bantuan sosial dan dugaan intimidasi.
"Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa. Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi dan jangan kita membuat set back dalam demokrasi kita," terang Todung.
Sementara itu, Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) turut memberikan apresiasi terhadap film dokumenter tersebut. Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan, menilai Dirty Vote dapat menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.
“Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan melalui keterangan tertulis pada Minggu, 11 Februari 2024.
Baca juga:
CCTV Rekam Aksi Penyerangan Berdarah di Kotabumi Utara, Tiga Korban Luka
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, fenomena Dirty Vote memperlihatkan satu hal penting: isu integritas pemilu menjadi perhatian besar masyarakat menjelang hari pencoblosan. Besarnya jumlah penonton dalam waktu singkat menunjukkan publik memiliki kebutuhan tinggi terhadap informasi, analisis, dan kritik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Bagi masyarakat, substansi terpenting bukan semata perdebatan antar-kubu politik, melainkan apakah berbagai tuduhan, kritik, dan dugaan yang disampaikan dapat diuji secara terbuka, transparan, dan berdasarkan fakta. Sebab dalam demokrasi, kepercayaan publik terhadap proses pemilu merupakan fondasi utama legitimasi hasil pemilihan itu sendiri.
Baca juga:
Dugaan Uang Pelicin Cabut Perkara Laka Lantas, Polres Batu Bara Disorot
"Ketika film dokumenter politik lebih cepat viral daripada program kerja kandidat, mungkin ada sesuatu yang sedang dicari publik dari demokrasi Indonesia."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #DirtyVote #Pemilu2024 #DemokrasiIndonesia #PolitikIndonesia #FilmDokumenter