Duhhh, Anggaran Bansos Jelang Pilpres Nyaris Rp500 T di 2024, ini kata Menkeu Sri Mulyani
Galapos ID, Jakarta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan terdapat kenaikan anggaran sekitar Rp 20 triliun dari alokasi bansos yang digulirkan pemerintah jelang pemilu 2024 ini.
Seperti diketahui pemerintah tengah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah bantuan sosial tersebut senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, yang dikutip Senin, 5 Februari 2024, Mantan petinggi Bank Dunia ini mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.
"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani berjanji akan melakukan monitoring realisasi anggaran bansos dan menegaskan bansos tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan.
Sri Mulyani juga menjawab perihal bansos yang saat ini menjadi sorotan terlebih jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merilis bansos berupa BLT baru untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima bansos. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600.000 selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024.
Namun, pemerintah memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal ini memicu sorotan publik. Menkeu Sri Mulyani menegaskan bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
"Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," kata Sri Mulyani.
#Bansos #SriMulyani #Menkeu
Editor: Fin
